THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Cikarang Timur

Irfan Radya Aprilian, Hanny Purnamasari — Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0700

Pelayanan Publik dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Cikarang Timur masih memiliki beberapa permasalahan yakni: Pertama, ketersediaan blangko yang sering kosong di Kecamatan Cikarang Timur (Andryandy, 2021). Kedua, lambatnya pengurusan dokumen kependudukan yang menyebabkan lamanya waktu pembuatan E-KTP. Ketiga, kurangnya staff untuk melayani di bidang administrasi kependudukan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP, dan faktor penghambat serta faktor pendukungnya. Saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi menjadi sebagai instrumen penelitian. Setelah itu, data dikumpulkan, direduksi, dipresentasikan, dan divalidasi sebagai teknik analisis (Hardani. dkk, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terkait pembuatan E-KTP di Kecamatan Cikarang Timur yang mengacu pada teori Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam (Hardiyansyah, 2011) dari dimensi Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati yaitu masih kurangnya jumlah kursi di ruang tunggu dan jumlah fasilitas pendingin ruangan. Selain itu, masih terdapat hambatan-hambatan berupa keadaan listrik yang sering mati sehingga menyebabkan akses jaringan internet menjadi sering offline, sehingga banyak pelayanan terhadap masyarakat mengalami keterlambatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Cikarang Timur sudah berjalan namun kurang maksimal, dilihat dari masih terdapat beberapa permasalahan diatas

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Good Governance Di Kecamatan Gembong Pati

Nevy Rusmarina, Atihatin Nihayah — Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini memiliki latar belakang mengenai partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong yaitu dapat mempengaruhi pelaksanaan peningkatan prinsip good governance di Kecamatan Gembong, karena pada hakikatnya tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari tokoh masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip good governance di Kecamatan Gembong. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian field research. Hasil dari penelitian ini bahwa peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip good governance sudah memenuhi standar yang baik, dan adanya peran dari tokoh masyarakat ini dapat menentukan sebagai nasihat, saran, yang mampu memberikan sebuah dorongan kepada masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Keterlibatan tokoh masyarakat untuk pemerintah menjadi pendorong yang penting untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya, pembangunan, pelayanan dan dari segi yang lain. Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong.

Studi Perbandingan Terpilihnya Presiden Corazon Aquino Tahun 1986 dan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001

Annisa Febrianty Rahayu, Eka Yulyana — Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0700

Artikel ini menjelaskan mengenai perbandingan partisipasi perempuan dalam menjadi pimpinan suatu negara di Asia tenggara yaitu Indonesia dan Filipina. Corazon Aquino dan Megawati Soekarnoputri menjadi tonggak bagi perempuan-perempuan lain untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana awal perjalanan sehingga dapat menjadi pemimpin suatu negara dan dipercaya oleh publik dalam mengatasi permasalahan yang dialami pimpinan sebelumnya. Walaupun jika dilihat perbandingan tokoh perempuan kedua negara ini dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam dunia perpolitikan. Sebelumnya, tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin di kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina, setelah kedua tokoh perempuan tersebut menjabat tidak ada tokoh pemimpin perempuan yang menjadi kepala negara. Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori partisipasi politik dengan pendekatan Behavioral dimana penulis memilih teori dari David Easton dalam Nasiwan (2010:37) mengungkapkan mengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku. Sementara itu metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan kajian literatur. Adapun hasill penelitian ini menyimpulkan bahwa Partisipasi perempuan dalam perpolitikan maupun penyelenggaraan negara tidak terlepas dari latar belakang keluarga baik dari seorang suami, orang tua, maupun sanak saudara yang sebelumnya telah menjadi salah satu tokoh dalam dunia perpolitikan

Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia

Mochamad Attur Mehta Kusmana, Mustabsyirotul Ummah Mustofa — Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0700

Kekhawatiran akan netralitas birokrasi dari politik menjadi isu yang sangat hangat. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan jelas menegaskan bahwa birokrasi harus netral dari politik. Terdapat larangan kuat bagi birokrat untuk terlibat dalam politik. Ditemukan bahwa politisi yang menghadapi persaingan politik tingkat tinggi lebih mungkin untuk mendelegasikan pelaksanaan proyek publik di konstituen mereka kepada organisasi yang lebih otonom; dan memberikan insentif informal kepada birokrat di organisasi tersebut. Tujuan penelitian telah ditentukan, termasuk eksplorasi konsep politisasi birokrasi, pemahaman implikasinya dalam konteks Indonesia, serta identifikasi berbagai alternatif atau strategi untuk mengatasi dan memitigasi masalah ini. Politisasi birokrasi merupakan isu yang cukup kompleks dan menantang di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif baru yang dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berdampak positif. Artikel ini akan mengulas beberapa cara yang telah dilakukan sebelumnya namun belum berhasil, serta memberikan alasan mengapa solusi yang ditawarkan dalam artikel ini mengandung kebaruan dan potensi untuk memitigasi praktik politisasi birokrasi di Indonesia.

Representasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Kritis Pada Berita Daring

Faisal Fadilla Noorikhsan, Fikri Hakim, Siti Pitrianti — Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji bagaimana perempuan direpresentasikan dalam wacana politik di Indonesia melalui beberapa portal media daring dengan kata kunci “Perempuan Dalam Politik”. Proses perepresentasian dilakukan melalui medium bahasa. Bahasa memiliki kekuatan sebagai agen konstruksi sosial. Hasil kajian ini akan menunjukkan konstruksi sosial seperti apa yang dibangun dalam dinamika politik di Indonesia melalui wacana-wacana yang dibentuknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Metode analisis wacana kritis berpatok pada paradigma kritis. Metode analisis wacana kritis merupakan satu di antara penerapan metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Dengan metode analisis wacana kritis, penelitian berfokus pada aspek tekstual dan konteks-konteks yang berpengaruh terhadap konstruksi teks tersebut. Pisau analisis yang digunakan adalah perpaduan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dan Sara Mills. Data penelitian berupa wacana “perempuan dalam politik” yang terbit dalam beberapa media daring diantaranya Antaranews.com, Okezon.com, Tribunjabar.com, Solopost.com, dan JPPN.com. Berdasarkan hasil analisis peneliti simpulkan bahwa media Antara melalui antaranews.com merepresentasikan perempuan dengan lebih netral dan cenderung tanpa tendensi negatif dibandingkan dengan media lain dalam konteks pemberitaan politik di Indonesia.