De Juncto Delicti: Journal of Law

PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MEMBRANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

2022-12-12T18:06:19+07:00

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kepolisian dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana hubungan Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian yuridis normatif, metode ini merupakan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga penelitian ini mengarah pada suatu pernyataan yang nyata untuk mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Peran Polri dalam Memberantas Korupsi di Indonesia serta hubungan Polri dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kepolisian , hubungan Polri dengan KPK

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the role of the Police in eradicating Corruption Crimes in Indonesia and how the relationship between the Police and the Corruption Eradication Commission (KPK) in tackling Corruption Crimes in Indonesia. This research is directed to normative juridical research, this method is one that uses a statutory approach and a concept approach so that this research leads to a real statement to reveal problems related to the problems discussed. The results of the research and discussion explain the role of the National Police in Combating Corruption in Indonesia and the relationship between the Police and the KPK based on the Law of the Republic of Indonesia.

Keywords: Police, The Relationship between the Police in KPK

PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2022-12-19T17:41:31+07:00

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius,terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas,merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini berjudul "Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif berbasis studi Literatur,yaitu metode riset yang mengacu pada berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan teori hukum, dan berupa pendapat parasarjana. Serta sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal,atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum.

Kata Kunci: Korupsi, UU, pemeriksaan, pengadilan.

ABSTRACT

Corruption is a serious, organized crime that has caused serious problems and threats, because it can endanger the stability and security of the state. The impact of corruption can damage democratic values, morality, harm state finances, violate social and economic rights of the community and is a threat to the ideals of a just and prosperous society. This research is entitled "The process of examining the perpetrators of criminal acts of corruption based on Law No. 46 of 2009 concerning the Court of Corruption". The method used in this study is a normative method based on literature studies, namely a research method that refers to various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and the opinion of scholars. As well as written sources, either in the form of books, archives, magazines, articles, and journals, or documents relevant to the problems studied. The results of the study indicate that there is no other general or special court that has the authority to examine and adjudicate cases of criminal acts of corruption other than the special court established under Law Number 46 of 2009 which is in the general court.

keywords: corruption, law, examination, court.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP BUPATI PADA FASILITAS RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2022-12-20T22:20:17+07:00

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 27 saksi memberi informasi terkait permasalahan dalam penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka tahun 2019-2021yang diduga menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. Lembaga antirasuah menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan penyelewengan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan negara. Abdul Gafur bersama dengan eks Direktur Perumda Benuo Taka Heriyanto dan Bendahara Perumda Benuo Taka Karim Abidin ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di PPU, Kalimantan Timur. penyertaan modal dikucurkan sekitar Rp12,5 miliar dari total Rp29,6 miliar kepada Perumda Benuo Taka tahun 2021. Modal itu ditujukan untuk pembangunan pabrik penggilingan padi. Namun, hingga kinitidak terlihat pembangunan fisik pabrik penggilingan padi yang rencananya dibangun di Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyertaan modal yang telah disalurkan tidak ada dalam rekening Perumda Benuo Taka sehingga terdapat kerugian negara. Ini merupakan kali kedua KPK memproses hukum Abdul Gafur. Sebelumnya, Abdul Gafur terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Suap, Penyelewengan Penyertaan Modal

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed that as many as 27 witnesses provided information regarding problems with the capital participation of the Benuo Taka Regional Public Company (Perumda) for 2019-2021, which allegedly dragged North Penajam Paser Regent Abdul Gafur Mas’ud off. The anti-corruption agency followed up on this information and found irregularities in its use, causing losses to state finances. Abdul Gafur together with former Director of Perumda Benuo Taka Heriyanto and Treasurer of Perumda Benuo Taka Karim Abidin were named as suspects. This is a development in the sense that we got information from examining the statements of around 27 people in the investigation into alleged corruption at PPU, East Kalimantan. Around IDR 12.5 billion of the total IDR 29.6 billion has been disbursed for Perumda Benuo Taka in 2021. The capital was intended for the construction of a rice mill factory. However, until now there has been no visible physical construction of the rice mill factory which is planned to be built in Sri Raharja Village, Babulu District.

Based on an audit by the Supreme Audit Agency (BPK), the capital that has been distributed is not in the account of Perumda Benuo Taka, so there are state losses. This is the second time the KPK has prosecuted Abdul Gafur. Previously, Abdul Gafur was entangled in a case of alleged bribery in the procurement of goods and services and licensing.

Keyword: Criminal Acts, Corruption, Bribery, Misappropriation of Equity Participation

ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF HAM

2022-12-25T17:53:24+07:00

ABSTRAK

Kasus korupsi di Indonesia bukanlah hal yang tabu adanya di Indonesia. Pemerintah pun secara tegas memberantas kejahatan luar biasa ini dengan membentuk adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu pula dengan adanya ketentuan tertulis yang mengatur akan kejahatan tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya dengan adanya undang-undang tersebut serta pembentukan komisi tersebut meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam ketentuannya pun bukan sanksi kaleng-kaleng melainkan sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, administratif maupun berupa jaminan nyawa. Berlandaskan Indonesia merupakan hukum, yang salah satunya sangat melindungi hak asasi manusia. Terdapat beberapa sanksi yang tertuang sedikitnya bertentangan dengan hak asasi manusia yag dimiliki oleh pelaku. Dalam salah satu kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, terdapat satu kasus yang cukup menarik publik yakni kasus proyek meikarta. Dalam hal ini terdapat faktor yang menarik perhatian dalam pengenaan sanksinya. Dimana salah satu pelaku yaitu mantan Bupati Bekasi tengah dalam kondisi mengandung. Hal ini membuat pemikiran mengenai bagaimanakah hak yang seharusnya secara naluriah negara berikan terhadap hak wanita.

Kata Kunci: Korupsi, Hak Asasi Manusia, Pidana Penjara

ABSTRACT

Corruption cases in Indonesia are not taboo in Indonesia. The government has also firmly eradicated this extraordinary crime by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK), in addition to having written provisions governing these crimes. These provisions are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption. The existence of this law and the formation of the commission should minimize the occurrence of these crimes. The sanctions that are applied in its provisions are not sanctions but are heavy sanctions. The sanctions can be in the form of imprisonment, administrative or life insurance. Based on Indonesia is a law, one of which is very protective of human rights. There are several sanctions contained at least contrary to the human rights of the perpetrators. In one of the many corruption cases that occur in Indonesia, there is one case that is quite interesting to the public, namely the Meikarta project case. In this case, there are factors that attract attention in the imposition of sanctions. Where one of the perpetrators, the former Bekasi Regent, is pregnant. This makes thinking about how the rights that the state should instinctively give to women's rights. The position of women in social, cultural, political, and legal systems often gets places that are considered disproportionate and unequal to men.

Keywords: Corruption, Human Rights, Imprisonment

PEMBERIAN PIDANA PADA KASUS cybercrime DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF

2022-12-25T21:01:58+07:00

ABSTRAK

Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dengan adanya internet saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan adanya internet tidak dipungkiri muncul hal-hal negatif sebagai dampak dari penggunaan internet tersebut. Cybercrime hanyalah salah satu dari banyak kegiatan kriminal baru yang muncul bersamaan dengan perluasan internet. Dalam konteks ini, "siber" mengacu pada tindakan melakukan kejahatan dan tindakan yang dilakukan melalui komputer. Memberantas kejahatan dunia maya di Indonesia menjadi jauh lebih mudah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disahkan. Undang-undang ini berisi dan mengatur semua aspek kejahatan dunia maya. Dalam UU ini, pidana penjara masih dominan dalam memaksakan kejahatan terhadap penjahat dunia maya. Perlu adanya pendekatan tersendiri terhadap kejahatan dunia maya karena karakteristik pelaku kejahatan dunia maya yang unik dan berbeda, seperti usianya yang relatif muda, berpendidikan tinggi, terpandang, mahir mengoperasikan aplikasi seperti komputer dan teknologi, kurang kreatif, ulet, dll. .Berbeda dengan penjahat lainnya. Hal ini didasarkan pada gagasan hukuman yang dipersonalisasi, yang berpendapat bahwa hukuman untuk kejahatan harus disesuaikan dengan pelaku tertentu yang terlibat, sambil tetap berpegang pada tujuan menyeluruh dari konsistensi dan keadilan. Alternatif hukuman penjara singkat untuk penjahat dunia maya adalah hukuman pidana dalam bentuk pemantauan atau kerja sosial, denda, ganti rugi, dan tindakan khusus.

Kata Kunci : cybercrime, Hukum Pidana Positif, Hukuman

ABSTRACT

Developments in the world of information technology with the existence of the internet today have had many positive impacts on people's lives. But with the existence of the internet, it is undeniable that negative things appear as a result of using the internet. Cybercrime is just one of many new criminal activities that have emerged with the expansion of the internet. In this context, "cyber" refers to both acts of committing crimes and acts committed via computers. Eradicating cyber crime in Indonesia has become much easier after Law Number 11 of 2008 was passed. This law contains and regulates all aspects of cyber crime. In this law, imprisonment is still dominant in imposing crimes against cybercriminals. There is a need for a separate approach to cybercrime because of the unique and different characteristics of cybercriminals, such as relatively young age, highly educated, respected, proficient in operating applications such as computers and technology, less creative, tenacious, etc. .Different from other criminals. It is based on the idea of personalized punishment, which argues that sentences for crimes should be tailored to the specific perpetrators involved, while adhering to the overarching goals of consistency and fairness. Alternatives to short prison sentences for cybercriminals are criminal penalties in the form of monitoring or social work, fines, punitive damages and special measures.

Keywords : cybercrime, positive criminal law, punishment