De Juncto Delicti: Journal of Law

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Afin Hakim — 2023-12-07

ABSTRAK

Definisi Kerugian Keuangan negara adalah konsep atau tindakan yang mengacu pada contoh tertentu dari keadaan keuangan negara, yang secara umum dipahami merujuk pada organisasi tertentu yang didirikan oleh seorang penguasa sekaligus berdaulat, dalam hal ini adalah bangsa. Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi dengan dipulihkan nya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum pada tindak pidana korupsi. Meskipun transaksi tersebut mungkin dimulai dengan langkah yang benar, secara moral, sangat sulit untuk dibenarkan. Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (status approach) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dilaksanakan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP.

Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian, Ganti Rugi Keuangan.

ABSTRACT

The definition of State Financial Loss is a concept or action that refers to a particular example of the state's financial situation, which is generally understood to refer to a certain organization founded by a ruler who is also sovereign, in this case the nation. In the case of returning the proceeds of corruption to the state, there are not a few who think that the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption has not been fulfilled by restoring the element of state losses, making the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption unfulfilled. While the transaction may have started on the right foot, morally speaking, it is very difficult to justify. This study uses a juridical normative methodology with a status approach or a juridical approach, namely the study of products related to law. Efforts to recover state financial losses due to the occurrence of criminal acts of corruption are legally carried out from the investigation stage, the prosecution stage and the execution stage or implementation of court decisions regulated in the Criminal Procedure Code.

Keywords: Corruption, Returns, Financial Compensation.

STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KONTRUKSI

Anggun Juniamalia — 2023-12-07

ABSTRAK

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling umum dan mudah. Korupsi jenis ini masih bersifat konvensional. Tidak terlalu canggih, dalam hal melakukannya dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan wewenang. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi?. Adapun metode penelitian penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum normatif, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk mengurangi tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembenntukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi.

Kata Kunci: Korupsi, korporasi, pengadaan barang jasa

ABSTRACT

Corruption in the procurement of goods and services is the most common and easiest. This type of corruption is still conventional. Not very sophisticated in terms of doing it in a way such as markup or abuse of authority. The formulation in this research is "How is the Strategy for Eradication of Corporate Crimes in Cases of Corruption in the Procurement of Government Goods and Services in the Construction Sector?" The research research method used in this journal is the normative legal method, namely, legal research conducted by examining library materials or secondary data. From this research, it can be concluded that the strategy to reduce corporate crime also reduces corruption cases. The procurement of goods and services must follow the procurement principles, namely: efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable. The establishment of the Construction Services Selection Implementation Center (BP2JK) at the Ministry of PUPR in 2019 is a mandate from Presidential Decree No. 16 of 2018 and Minister of PUPR Decree No. 228/KPTS/M/2019. BP2JK is expected to be the procurement agent for the Ministry of PUPR who always adheres to the principles of procurement so that the entire construction service community can trust it.

Keywords: Corruption, Corporations, Procurement of goods and services.

TINDAK PIDANA KORUPSI DAlAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Gheanova Amelia — 2023-12-07

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan korupsi di tingkat pedesaan, sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan menjerat 686 kepala desa. Menurut data yang ada, dari tahun 2015-2022, tidak kurang sebanyak Rp470 Triliun dana desa telah disubsidikan oleh pemerintah pusat dengan harapan bisa digunakan untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sayangnya, hingga saat ini hal tersebut belum berjalan karena berdasarkan data terbaru sebanyak 12,29% masyarakat desa masih terjebak dalam kemiskinan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah semakin tergerusnya budaya lokal dan hukum adat yang ada di desa. Adapun modus korupsi dana desa yang seringkali ditemukan adalah penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Adapun pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kata Kunci: Tipikor, Dana Desa,Pengelolaan Keuangan Desa,Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

_{The Corruption Eradication Commission highlighted the issue of corruption at the rural level, from 2012 to 2021 there were 601 cases of corruption in village funds in Indonesia and 686 village heads were ensnared. According to available data, from 2015-2022, no less than IDR 470 trillion of village funds have been subsidized by the central government in the hope that it can be used to advance villages, improve welfare, alleviate poverty and improve the economy of rural communities. Unfortunately, until now this has not worked because based on the latest data as many as 12.29% of rural communities are still trapped in poverty. Another factor that is no less important is the erosion of local culture and customary law in the village. The modes of corruption in village funds that are often found are budgetary inflation, fictitious activities or projects, fictitious reports, embezzlement, and budget abuse. The purpose of this article is to find out about corruption, phenomena, impacts, and efforts to eradicate corruption in village financial management. The conclusion of this article is that criminal acts of corruption in village financial management are all actions that can harm the finances and economy of the state and village. The eradication of corruption can be done by means of prevention (preventive), efforts to take action (curative), efforts to educate the public/students, educational efforts of NGOs (Non-Governmental Organizations).}

_{Keywords: Corruption, Village Funds, Village Financial Management, Corruption Eradication}

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBER CRIME DALAM BENTUK PHISING

Anggun Juniamalia — 2023-12-07

ABSTRAK

Kata Kunci: Korupsi, korporasi, pengadaan barang jasa

ABSTRACT

Keywords: Corruption, Corporations, Procurement of goods and services.

DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER

Izfahany Mahesa Sautaqi — 2023-12-07

ABSTRAK

Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian, Ganti Rugi Keuangan.

ABSTRACT

Keywords: Corruption, Returns, Financial Compensation.