PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG

Penulis

  • Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Ella Nurlailasari, S.H., M.H., dan Nelly Apriningrum, S.ST. M.Keb

DOI:

https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1866

Abstrak

ABSTRAK

Sebagai salah satu program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan jaminan kesehatan nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berjalan dengan baik karena pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, apabila tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Jaminan Kesehatan, Pelayanan.


ABSTRACT

As one of the government programs that provide good health services, the Social Insurance Administration Organization, which helps many people in various aspects. The research method that will be used in this study is a normative juridical research method, which is a method that focuses on research on library data which is secondary data supported by primary data. The results of the study state that in the implementation of the cooperation agreement on the provision of national health insurance services between the Social Insurance Administration Organization and health clinics in the Teluk Jambe Timur District of Karawang Regency, the payment of health services provided by the Social Security Organizing Agency to the first level health facilities uses a system capitation payments. In the event of a default of one of the implementations of the agreement, an alternative dispute resolution is carried out by means of mediation, if it is not agreed upon, then it can submit a dispute resolution through the court.

Keyword: Cooperation Agreement, Health Insurance, Services.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrasyid, H. Priyatna., dan Bintan R. Saragih. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Alumni. 2008.

Sastrawidjaja, H. Man Suparman., dan Endang. Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2008.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. 2008.

Wiradipradja, E. Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media. 2015.

Artikel Jurnal

Kapindha, Ros Angesti Anas., Salvatia Dwi M., dan Winda Rizky Febrina. “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, Privat Law 1 Volume 2. Nomor 4. 2014.

Muryati., Dewi Tuti., dan B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”. Jurnal Dinamika Sosbud Volume 3. Nomor 1. 2011.

Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 1. 2016.

________________.“Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. Yustisia. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Suhartoyo. “Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs”. Administrative Law & Governance Journal. Volume 1. Nomor 4. 2018.

Yudithia, Shoraya., Muhammad Fakih., dan Kasmawati Kasmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”. Pactum Law Jurnal. Volume 1. Nomor 2. 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

________________.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________________.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional.

________________.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

________________.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

________________.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2019-05-17

Cara Mengutip

Ella Nurlailasari, S.H., M.H., dan Nelly Apriningrum, S.ST. M.Keb, R. Z. S. M. (2019). PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 4(1), 135–149. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1866

Terbitan

Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1

Bagian

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1

Lisensi

Hak cipta dilindingi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak isi jurnal ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum sebagai pemegang Hak Cipta terhadap seluruh isi dari jurnal tersebut.

Penulis yang menerbitkan jurnal ini setuju dengan persyaratan berikut:

  1. Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan hak jurnal tentang publikasi pertama dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain membagikan karya tersebut dengan pengakuan dari karya penulis dan publikasi awal dalam jurnal ini.
  2. Penulis dapat memasukkan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi terbitan jurnal tersebut (misalnya, kirimkan ke repositori institusional atau publikasikan dalam sebuah buku), dengan sebuah pengakuan atas publikasi awalnya di Jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penyampaian, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan sebelumnya dan yang lebih lama.