KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI - Heliany, S.H., M.H, Dr. Ina (Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2019)
ABSTRAK Pemerintah pada hakikatnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintahan yang dikelola dengan baik harus memberikan pelayanan yang baik tak terkecuali dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah mengeluarkan banyak peraturan baik yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan Peraturan Daerah, akan tetapi dalam implementasinya keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bekasi. Dari tertundanya jadwal sidang, proses yang berbeli-belit dan mahalnya proses di persidangan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan. Kata kunci: Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Hukum. ABSTRACT The government is essentially a public service provider. A well-managed government must provide good service, including legal services. Ideal legal services basically must be able to provide services that are fast, cheap, easy, fair, legal, open, and accountable. This research method uses a normative juridical approach. The results of the research are to realize this, the government as the state administrator has issued many regulations both contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law, Government Regulation in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and even Regional Regulations. Clearly contrary to the “Blurry Portrait” of legal services that occurred in the IA Class of the City of Bekasi. From the delay in the trial schedule, the process is complicated and the process is expensive. So that this causes community dissatisfaction because of the poor service provided. Keyword: Effectiveness, Public Policy, Legal Services.