FORMULASI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Marta, Suryana (Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2022)
Keinginan masyarakat untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom pada dasarnya tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, pembentukan daerah otonom juga memunculkan masalah seperti, kurangnya kemampuan memanfaatkan peluang daerah sendiri, seperti pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa sumber-sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan angka maupun formula tertentu. Hasil penelitian menegaskn permasalahan pembentukan daerah otonom baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama berhubungan dengan adanya penurunan potensi kabupaten/kota induk setelah terbentuk daerah otonom baru, disebabkan karena banyaknya aset-aset kabupaten/kota induk terserap ke daerah kabupaten/kota otonom baru. Namun demikian permasalahan juga muncul kebalikannya, yakni adanya kesulitan daerah kabupaten/kota otonomi baru tidak mampu dalam mengelola potensi daerahnya, di samping juga disebabkan karena eskalasi meningkatnya beban politik, administrasi dan keuangan pemerintah pusat, akibat masih harus memberikan banyak subsidi kepada kabupaten/kota daerah otonom baru.