KEPASTIAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH TIMBUL (AANSILBBING) OLEH MASYARAKAT - Siti Hamzah Marpaung, Devi (Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2022)
Tanah Timbul (aanslibbing) merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis potensial untuk pertanian dan usaha pertanian tambak bahkan kegiatan industri yang dapat menimbulkan penguasaan dan pemilikan atas Tanah Timbul. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan dasar, hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta keputusan-keputusan pengadilan, maupun doktrin. Hasil Penelitian, status kepastian hukum penguasaan hak atas tanah timbul (aansilbbing) akan diakui sah kepemilikannya yaitu melalukan pendaftaran tanah dan memperoleh izin secara langsung dari aparat pemerintah yaitu Kepala Kantor Pertanahan setempat, memberi tanda batas yang jelas tanpa dipersoalkan oleh pihak manapun juga membayar kompensasi pemasukan kedalam kas desa guna diterbitkannya bukti tertulis oleh aparat desa setempat terkait penguasaan tanah tersebut. Kemudian, upaya memperoleh perlindungan atas tanah timbul diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang berkepentingan.