PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH - Faridah, Hana (Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2022)
Kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang di mana daerah diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur kebijakan terhadap daerahnya tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang di mana peraturan tersebut digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan mekanisme pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam masa keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, masih belum diatur secara jelas urusan apa saja yang menjadi urusan pemerintahan, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menitikberatkan otonomi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya.