GAGASAN PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN DI INDONESIA - Nurdin, Maharani (Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2022)
Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sudah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, melalui litigasi dan non litigasi. Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan menjadi satu satunya alternatif dalam kondisi tersebut. Pembentukan pengadilan khusus Pertanahan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan hukumnya, yang tertuang pula dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk pemenuhan prinsip fundamental kehidupan manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hak atas tanah, Konflik agrarian tidak lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat ordinary melainkan sudah menjadi masalah yang bersifat extra ordinary, oleh karena itu perlu adanya sebuah Pengadilan Khusus Agraria. Ketidakmampuan badan Litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan sengketa tanah, para hakim kurang memiliki spesialisasi khusus terkait agraria. Kedudukan Hukum Pengadilan Khusus Pertanahan di dalam sistem peradilan di Indonesia berada di dalam lingkungan peradilan umum yang di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Khusus Pertanahan dapat berfungsi khusus hanya melakukan pemeriksaan dan persidangan tentang sengketa pertanahan dan dengan hukum acara yang khusus akan mampu mengatasi masalah-masalah sengketa pertanahan.