PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KARAWANG - Bagus Irawan , R.; Dianah, Novi (Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2022)
Pengaturan timbulnya pajak terutang di bidang PPh dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan sangan menentukan penerimaan pajak negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan secara menyeluruh, sistematis dan akurat dipadukan dengan penelitian normatif dengan menggunakan data lapangan dan peraturan terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan dan upaya penyelesaian Bapenda Kabupaten Karawang dalam pemungutan pajak di bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Bupati Karawang. Kendati kendala selalu akan terjadi di setiap pelaksanaan jalannya pemerintahan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pelaksanaannya sederhana, mudah, sebab tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Wajib Pajak langsung membayar besarnya pajak yang terutang tanpa pemberitahuan dari KPPBB.