Jurnal Politikom Indonesiana

Peran Media Sosial dalam Gerakan Menolak Penundaan Pemilu di Indonesia

Bayu Satria Utomo, Irwansyah Irwansyah — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Artikel ini mengelaborasi peran media sosial sebagai saluran dalam gerakan menolak rencana penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Manuel Castells menyatakan bahwa media sosial telah menjadi platform yang signifikan bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka dan membentuk opini terkait proses demokrasi. Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh media sosial dalam gerakan menolak rencana penundaan pemilu 2024 di Indonesia. Fokus utamanya adalah untuk menganalisis sebuah fenomena berdasarkan kerangka teori Connective Action yang digunakan. Secara singkat, Connective Action melihat partisipasi dalam gerakan berdasarkan konektivitas media sosial. Data dari Drone Emprit Academy (DEA) terkait isu penundaan pemilu di Indonesia menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu, data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah aktor gerakan dan observasi partisipatif penulis. Analisis yang dilakukan meliputi pemanfaatan media sosial terutama Twitter untuk mengorganisasi dan memobilisasi massa, menyebarkan informasi, memengaruhi opini publik, serta berinteraksi dengan aktor-aktor politik. Data dianalisis dengan mempertimbangkan kontribusi media sosial terhadap dinamika gerakan sosial dan keterkaitannya dengan teori Connective Action untuk menganalisis tipologi gerakan di media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media sosial telah berhasil meningkatkan konektivitas gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia karena konektivitas yang dibangun oleh para penggunanya.

Kata Kunci: Gerakan, Media Sosial, Penundaan, Pemilu

Digital Media Relations Revlon Indonesia dalam Mengembalikan Citra Positif

Lulu Lutpiyah — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Revlon Indonesia, perusahan kosmetik raksasa asal Amerika (AS) diisukan akan bangkrut melalui portal media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui digital media relations Revlon Indonesia setelah diisukan akan bangkrut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Restoration Image Theory. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Digital Media Relations Indonesia memanfaatkan media baru dalam mengembalikan citra positif melalui kanal Instagram resminya dengan mengucapkan terima kasih kepada pengguna setia produk Revlon Indonesia yang telah mendukung selama ini, memberikan informasi akan tetap beroperasi serta terus meluncurkan produk inovasi terbaru.

Kata Kunci: Revlon Indonesia, Restoration Image Theory, Digital Media Relations

Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang–Undang Kesehatan Omnibus Law Pada Portal Berita Online

Graha Wira Krida, Ahmad Naufaldi — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan mengetahui framing dari tvonenews.com dan liputan6.com dalam membingkai suatu berita tentang RUU kesehatan yang tengah menjadi kontroversi di masyarakat. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Undang–Undang (RUU) kesehatan omnibus law menyita perhatian dari tenaga kesehatan maupun masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan pembahasan yang tidak dikomunikasikan secara masif kepada organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat luas. Tidak adanya komunikasi yang memadai menjadi pokok penyebab kekisruhan dan gelombang protes dari kelompok masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat diarahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan DPR. Pemberitaan mengenai penolakan tenaga kesehatan dan pihak lain yang dirugikan dengan adanya RUU kesehatan omnibus law menjadi hal yang menarik untuk diulas lebih lanjut. Bagaimana tvonenews.com dan liputan6.com membingkai berita yang dikonsumsi masyarkat dari perspektif yang berbeda. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori analisis framing model Entman dalam mengupas secara dalam pemberitaan yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tvonenews.com fokus pada penolakan tenaga kesehatan yang hak – hak yang terabaikan. Sedangkan liputan6.com menyampaikan ada masyarakat berpenghasilan rendah yang terancam dengan adan RUU kesehatan omnibus law karena tidak adanya pembiayaan kesehatan bagi mereka.

Kata Kunci: Analisis Framing, Pemberitaan, Rancangan Undang – Undang Kesehatan Omnibus Law.

Faktor Figur dalam Mobilisasi Politik Islam: Studi pada Peran Habib Rizieq Shihab dalam Aksi Bela Islam 212

Mohammad Kholis Syukri, Ari Ganjar Herdiansah — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Artikel ini mencoba membahas bagaimana kekuatan figur Habib Rizieq Shihab menjadi faktor penting dalam mobilisasi massa pada Aksi Bela Islam (ABI) 212. Besarnya ABI 212 di Indonesia yang terjadi pada 2 Desember 2016 tidak lepas dari keberadaan figur di dalamnya yang mampu memobilisasi massa. Salah satu figur utama dalam ABI 212 adalah Habib Rizieq Shihab yang saat itu merupakan Pemimpin Front Pembela Islam. Dalam proses penulisannya, artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil temuannya adalah kekuatan figur Habib Rizieq Shihab dibentuk oleh berbagai hal seperti otoritas agama (termasuk faktor keturunan), kapasitas retoris, kemampuan organisasional, dan jumlah pengikut yang banyak. Dengan kekuatan figur yang dia miliki, Habib Rizieq Shihab dapat melakukan mobilisasi massa saat ada kesempatan politik yang muncul. Ditambah faktor ketidakpuasan sebagian masyarakat DKI Jakarta terhadap Ahok yang dipicu kebijakan penggusuran dan kepribadian yang dinilai buruk, serta penyebaran pesan melalui media sosial untuk mendapat dukungan massa, semakin memudahkan upaya Habib Rizieq Shihab memobilisasi massa. Dalam proses terjadinya Aksi Bela Islam, dapat terlihat bahwa keberadaan figur tertentu di suatu gerakan masih menjadi faktor yang cukup berpengaruh untuk memobilisasi massa di Indonesia.

Kata Kunci: Aksi Bela Islam; Habib Rizieq Shihab; Kekuatan Figur; Mobilisasi Massa

Politik Anggaran dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Maratua

Riyan Jaelani, Muhammad Rizky — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Politik anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua, Kab. Berau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Politik Anggaran yang dikemukakan oleh Veldimir Orlando Key yang menjelaskan 4 (empat) dimensi dalam poltiik anggaran yakni kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau) dan lembaga legisltaif (DPRD Kab. Berau) serta bagaimana dari perspektif masyarakat terhadap alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua telah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau maupun Lembaga Legisltaif yaitu DPRD Kab. Berau dengan kekuasaan, kewenangan, kepentingan dan strategi yang dimiliki, sama-sama memiliki komitmen dalam menetapkan kebijakan alokasi anggaran dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata terutama di Pulau Maratua. Sedangkan dilihat dari perspektif masyarakat, bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua baik eksekutif maupun legislatif untuk lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran.

Kata Kunci: Politik, Anggaran, Pengembangan, Objek Wisata

Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia

M. Rizki Aula — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Budaya patriarki menyebabkan laki-laki selalu diunggulkan daripada perempuan dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan peran gender sering kali menjadi faktor utama dalam penentuan akses dan kesempatan seseorang dan menyebabkan pemanfaatan pembangunan tidak setara dan merata. Metode Studi Kepustakaan atau Literature Review digunakan dalam penulisan artikel ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber literatur. Dalam bidang politik, perempuan masih kurang terwakili dan masih didominasi oleh laki-laki di parlemen. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik belum terlaksana secara maksimal meskipun upaya affirmative action telah ditetapkan. Kuatnya budaya patriarki dan kesenjangan akses terhadap sumber daya menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang besar, seperti Implementasi PUG, pendidikan politik, dan menegakan kuota gender diperlukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi segala bentuk diskriminasi gender dalam kehidupan politik. sehingga semua orang dapat merasakan pembangunan yang adil dan merata, dengan tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Keterwakilan Perempuan, Pengarusutamaan Gender