SISTEM HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN JASA MARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PESERTA - Mursidi, Rekha; Budiman, Anwar; Saefullah, Saefullah (Jurnal Hukum Positum, 2024)
Berkembangnya pengelolaan dana pensiun di Indonesia mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk mengatur tata kelola dana pensiun, khususnya terkait dana pensiun yang memiliki dampak sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasilnya Dana Pensiun Jasa Marga telah melaksanakan penerapan tata kelola dana pensiun dan mematuhi serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum perangkat telah berjalan dengan baik, termasuk diantaranya perangkat kebijakan seperti Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan pedoman tata kelola, maupun perangkat organ tata kelola dana pensiun yang terdiri atas pendiri, dewan pengawas, dan pengurus/direksi. Menurut peneliti, jika sistem hukum pengelolaan dana pensiun dilaksanakan dengan maksimal maka tujuan pengelolaan dana pensiun yaitu memberikan manfaat pensiun tepat waktu, tepat penerima dan tepat jumlah dapat terlaksana dengan baik dan selalu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal maka tujuan itu tidak akan tercapai dengan maksimal juga. Kesimpulannya sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, namun belum maksimal. Langkah kongkret yang harus dilakukan dengan memberikan pegawai pelatihan dan sertifikasi khususnya sertifikasi manajemen risiko dan investasi yang disyaratkan dalam POJK.