Jurnal Hukum Positum

IMPLEMENTASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DI KOTA KENDARI

Kaisar Demaq, Ahmad Firman Tarta, La Patudju — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini berfokus pada produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan tata cara yang digunakan Pemerintah Kota Kendari dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan publikasi media online, bahwasanya Kota Kendari memiliki indeks pembangunan manusia yang baik dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenyataan yang terlihat di beberapa titik traffic light sekitaran Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Mandonga, ada kegiatan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mencari penghidupan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan kasus. Kegiatan ini memiliki tujuan, untuk mengetahui apakah ada produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengetahui tata cara Pemerintah Kota Kendari menyelenggarakan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin dan anak terlantar di Kota Kendari. Sebagaimana pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2009 bahwasanya yang menjadi indikator terwujudnya kesejahteraan sosial berdasarkan empat unsur berikut yaitu, terpenuhinya kebutuhan material, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpenuhinya kebutuhan sosial, dan hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

RELEVANSI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT MELALUI SISTEM PERADILAN JAKSA PIPITU DALAM PEPAKEM CIREBON PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Kodrat Alam — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

Menilik pada adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) kedalam peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku dewasa ini, maka terdapat kemungkinan bagi masuknya tindak pidana dalam Pepakem Cirebon untuk dapat ditetapkan dan berlaku sebagai tindak pidana adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permasalahan ditetapkan untuk mencari jawaban terhadap penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dan relevansinya sebagai living law dihubungkan dengan ketentuan KUHP yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Jaksa yang menjalankan fungsi yudikatif dan menjadi unsur keterwakilan dari 3 (tiga) Keraton Kesultanan Cirebon, yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Jaksa Pipitu bertugas menerima pengaduan atau gugatan, melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai living law bersifat irelevan dengan ketentuan KUHP karena tidak memenuhi kriteria “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon sebagian besar bersifat tertulis (written law) dan telah diatur dalam KUHP, serta mempunyai jenis pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan (qishas/retributif).

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT DI PERADILAN ADMINISTRASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Bunga Aliffia Arfita Zahra — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas dan perannya seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti korupsi yang dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa terjadi antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan. Dalam penelitian dibahas pertimbangan hakim PTUN Pekanbaru dalam memutuskan sengketa kepegawaian dengan Nomor Putusan: 41/G/2019/PTUN-PBR antara PNS sebagai penggugat melawan Gubernur Riau selaku Tergugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara ialah aspek kewenangan yang dimiliki Gubernur Riau dalam mengeluarkan Surat Keputusan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Faktor lainnya, pemberhentian tidak dengan hormat PNS dikarenakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana PNS tersebut dihukum pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR karena telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Peradilan Tata Usaha Negara

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERS MAHASISWA TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI

Wahyudi, Dinda Safira Nayoni — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

The press is an institution that actualizes one of the points of human rights, namely freedom of association and expressing thoughts orally and in writing. The existence of the press has its function for society, based on people's sovereignty by the principles of democracy, justice, and the supremacy of law as a concreteization of press freedom. However, this is not the case for the position of the student press which is considered not to be a legal entity because it is still within the campus structure. Apart from that, in their activities, students cannot regularly carry out journalistic activities because they still have academic responsibilities as students. With these two aspects, it seems as if student press institutions do not meet the legal standards of press institutions, so the protection they should protect becomes unclear. Even though it is under the auspices of the campus, the editorial activities of the student press are independent without interference from the campus. As a result, if the news is about issues that offend the campus, criminalization of the student press is inevitable, especially in defamation and hate speech. Using the normative juridical method, by analyzing qualitatively it can be understood that the position of the student press seems to be constrained from all directions, between its status as a student and on the other hand as a press which should hold freedom and responsibility according to its function. So, the opportunity for all kinds of intimidation, such as threats, repressive actions and even banning, is not impossible for the student press. In the absence of legal protection, student press activities in carrying out the press function of disseminating information are hampered.

SISTEM HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN JASA MARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PESERTA

Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah Saefullah — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

Berkembangnya pengelolaan dana pensiun di Indonesia mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk mengatur tata kelola dana pensiun, khususnya terkait dana pensiun yang memiliki dampak sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasilnya Dana Pensiun Jasa Marga telah melaksanakan penerapan tata kelola dana pensiun dan mematuhi serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum perangkat telah berjalan dengan baik, termasuk diantaranya perangkat kebijakan seperti Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan pedoman tata kelola, maupun perangkat organ tata kelola dana pensiun yang terdiri atas pendiri, dewan pengawas, dan pengurus/direksi. Menurut peneliti, jika sistem hukum pengelolaan dana pensiun dilaksanakan dengan maksimal maka tujuan pengelolaan dana pensiun yaitu memberikan manfaat pensiun tepat waktu, tepat penerima dan tepat jumlah dapat terlaksana dengan baik dan selalu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal maka tujuan itu tidak akan tercapai dengan maksimal juga. Kesimpulannya sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, namun belum maksimal. Langkah kongkret yang harus dilakukan dengan memberikan pegawai pelatihan dan sertifikasi khususnya sertifikasi manajemen risiko dan investasi yang disyaratkan dalam POJK.

STRATEGI OPTIMALISASI KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pangesti Kinayung, Septi Nur Wijayanti — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah memberikan ruang bagi para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Walaupun sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul keterwakilan perempuan dalam badan legislatif belum mampu mencapai kuota 30%. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan literature-literature yang berhubungan dengan objek penelitian dan teknik wawancara dengan responden dengan menggunakan metode simple random sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan simbol yang responsif gender, pembentukan tim relawan, menerapkan metode door to door, serta identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye.

Kata Kunci: DPRD, Gunungkidul, keterwakilan perempuan.

KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT)

Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

Berkembangnya informasi dan teknologi membawa perubahan dalam dunia perjanjian, yaitu dengan adanya kontrak elektronik, yang disebut sebagai kontrak baku karena isinya mengandung klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha bermaksud memberikan kemudahan bagi para pihak membuat kontrak. Penggunaan aplikasi digital oleh konsumen mengandung syarat dan ketentuan yang berbentuk kontrak elektronik, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan selain menyetujui atau menolak isi kontrak (take it or leave it). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang). Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan contoh yang diambil dari klausula yang tercantum dalam lima kontrak elektronik (Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit) bahwa keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik belum dapat terwujud, terlebih dari sisi konsumen karena isi kontrak lebih memuat preferensi penyedia layanan dan dalam hal penyedia layanan melepaskan tanggung jawabnya atas hal-hal yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak adalah dengan penyedia layanan memberikan akses pengaturan pilihan (personalisasi aplikasi) untuk pengguna mengatur penggunaan aplikasi sesuai preferensinya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Alisha Zahra Saadiya, Fatma Ulfatun Najicha — Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 +0700

Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, tepatnya di agenda 8. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang dan memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu untuk dianalisis mengenani hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan serta pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalis data yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang terletak pada penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan asas berkelanjutan yang memiliki prinsip yang sama dengan pembangunan berkelanjutan; sama-sama memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan ruang dalam pelaksanaannya penting untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukannya dan agar tidak merusak lingkungan.