KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERSEROAN YANG TELAH MEMILIKI STATUS BADAN HUKUM - Kurniati, Grasia (Majalah Ilmiah SOLUSI, 2012)
Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional perlu diberikan sebuah landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal inilah yang kemudian menjadi semangat lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam berkembangan, undang-undang ini dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum (development of law) yang terus terjadi, karena itulah kemudian diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.1 Disamping dibuat dalam suatu kerangka pembangunan, keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Untuk itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Perseroan Terbatas yang diharapkan dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.