Jurnal Hukum Positum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR

Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Prasisto, Prayudi Prayudi — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0700

This research aims to find out the legal arrangements related to the unlicensed drug trade, which is reviewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health or called the Health Law. In addition, this research also finds out about law enforcement related to the criminal act of unlicensed drug distribution in case verdict Nomor: 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre. The type of research used is normative research combined with empirical research. This research uses a statutory approach related to legal norms or substance, legal principles, legal theories, legal arguments combined with research that directly observes events that occur in the field. The results showed that legal arrangements related to the unlicensed drug trade are regulated in Articles 196, 197 and 198 of the Health Law. The form of law enforcement carried out regarding the distribution of unlicensed drugs in the case of the decision is repressive, which finds the application of sanctions for violators. These sanctions also provide a deterrent effect so that similar violations do not occur again in the future and ensure that justice is upheld.

AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA ATAS TIDAK TURUT SERTANYA PIHAK KETIGA (INTERVENSI)

Devi Siti Hamzah Marpaung — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Pihak Intervensi diatur dalam Pasal 279 Reglement Rechtvordering yang menjelaskan bahwa pihak yang mempunyai kepentingan bisa bergabung dalam perkara, namun ternyata sering terjadi masih ada pihak ketiga yang tidak ditarik masuk kedalam perkara Perdata sehingga pihak ketiga ini kehilangan hak-haknya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dan pihak intervensi karena tidak bergabung dalam perkara perdata serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga (intervensi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat hukum bagi para pihak atas tidak bergabungnya pihak ketiga (intervensi) dalam perkara perdata adalah ganti rugi dan para pihak dapat digugat kembali oleh pihak Intervensi. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata berupa: perlindungan hukum hukum secara preventif dan refresif.

Kata Kunci: Gugatan, Intervensi, Akibat Hukum

ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Suheri Angga, Ningrum Natasya Sirait, Hasim Purba, Mahmul Siregar — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE ADMINISTRATIVE COURT AUTHORITY BETWEEN INDONESIA AND EGYPT

Bian Alaqab, Fahriyah Salwa Agustin, Erdin Tahir — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Administrative courts, specialized judicial bodies, resolve disputes related to administrative law and government actions. State Administrative Courts in various countries, exemplified by Egypt and Indonesia, represent critical pillars of administrative justice. However, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms.

Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court.

owever, their structures, functions, and roles differ significantly. This paper aims to comprehensively analyse and compare these courts, exploring their importance, theoretical underpinnings, and implications within legal systems .It seeks to elucidate the significance of researching State Administrative Courts, emphasizing the importance of comparative analysis between Egypt and Indonesia. It aims to examine theoretical concepts within the context of administrative courts. Egypt and Indonesia showcase distinct strengths and challenges within their administrative justice systems, providing insights for potential reforms and enhancements in administrative law mechanisms.

Keywords: Administrative laws; Indonesia and Cairo; State administrative court.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI KAWASAN PESISIR

Helene Bella — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Jurnal ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir”. Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul terhadap pertambangan pasir di Kawasan pesisir serta bagaimana Upaya pemerintah kabupaten Bantul dalam penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara langsung. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Tata Ruang terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum optimal dan juga aktivitas kegiatan pertambangan pasir illegal masih dilakukan dikawasan pesisir Pantai yang merupakan Kawasan lindung. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang belum sepenuhnya dilaukan dengan optimal.

Kata Kunci : Kawasan pesisir; Pertambangan Pasir; Tata Ruang.

PERBANDINGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA SINGAPURA

Galuh Lalita Paramarta Galuh, Sunarno — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Di Indonesia khsusunya Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membuat kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ada, berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Selain itu juga, Negara Singapura juga memberlakukan berbagai kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah seperti pembakaran sampah dan pengelolaan sampah makanan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengelolaan sampah di Negara Indonesia dan Negara Singapura. Metode yang digunakan melalui penelitian hukum empiris melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan sampah di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas dengan Negara Singapura sama-sama berjalan dengan baik dan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kesimpulan yang ada dalam penelitian ini adalah berbagai program dan kebijakan telah diterapkan di Indonesia khsusnya Kabupaten Banyumas dan Negara Singapura sama-sama telah dilaksanakan dengan baik dan pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di dua negara ini.

LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DI RUANG ANGKASA

Eki Priady Sinaga, Intan Riwayaty Amran, Ema Septaria — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang multi-faset, dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan kerangka kerja hukum yang berlaku di tingkat internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur yang mencakup artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat perjanjian internasional yang melarang penempatan senjata nuklir di ruang angkasa, masih ada kompleksitas dalam menerapkan dan menegakkan ketentuan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang legalitas penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dan implikasinya dalam konteks hukum internasional.

STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Kartika Ayu Suhanti — Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +0700

Regulasi mengenai investasi asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, tanpa memandang asal negara mereka. Regulasi tersebut memberikan berbagai fasilitas seperti pembebasan atau pengurangan pajak, kemudahan repatriasi modal, dan percepatan dalam proses perizinan. Namun, dampak politik hukum dari regulasi ini terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip demokrasi ekonomi menekankan pentingnya memenuhi hak-hak dasar semua warga negara Indonesia, termasuk UMKM, tanpa kecuali. Namun, regulasi yang didasarkan pada liberalisasi perdagangan, yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip kapitalisme, dapat membatasi hak-hak dasar tersebut, dengan memberikan keuntungan kepada mereka yang mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Sementara itu, UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah.

Kata Kunci: Strategi Hukum, Investasi, UMKM.