Singaperbangsa Law Review (SILREV)

PARIWISATA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA DAN SANKSI HUKUMNYA

Afika Fahimah Gartini Puspa, Suryana Marta, Pamungkas Satya Putra — Sat, 10 Oct 2020 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya perlindungan hukum terhadap wisatawan karena pelanggaran atau kelalaian dari pengusaha pariwisata terhadap wisatawan yang kemudian diatur dalam perlindungan hukum agar wisatawan perlu pemberdayaan agar tidak selalu ada di pihak yang lemah dan dibebankan serta dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang di mana yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab hukum dari pengusaha pariwisata ialah dengan memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian apabila pengusaha pariwisata lalai maka akan mendapatkat sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan selain mendapatkan sanksi adminitrasi juga adanya sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PENYIARAN BERITA KRIMINAL

Azmyl Kamala Hermawan, Uu Idjuddin Solihin, Margo Hadi Pura — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Penyiaran berita pada umumnya bertujuan sebagai penyalur informasi. Pada kenyataannya, penyiaran yang dilakukan belum sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang sudah ditetapkan, khususnya pada penyiaran berita kriminal yang tidak menghormati hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menguraikan data yang diperoleh lalu dideskripsikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Jawa Barat memberikan perlindungan hak bagi tersangka berkaitan dengan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran secara langsung dan tidak langsung. Karena KPID Jawa Barat tidak hanya bertindak hanya dengan adanya aduan saja, melainkan dapat bertindak secara langsung. Dalam memberikan tindakan hukum bagi pelaku penyiaran berita kriminal yang melanggar hak tersangka dikenai sanksi rekomendasi teguran dan/atau teguran.

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN EKSEKUSINYA

Chika Asyifa Riansyah, Abdul Atsar, Grasia Kurniati — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Permasalahan penerapan pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga gadai dengan alasan dapat mengurangi nilai pinjaman sebagai esensi dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dilakukan dengan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum dalam membahas permasalahan-permasalahan hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa lembaga gadai sebagai kreditur masih ditemukan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dikarenakan akan mengurangi nilai pinjaman debitur, sehingga tidak terwujudnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya pelaksanaan mengenai tidak didaftarkannya jaminan fidusia juga melahirkan perlindungan hukum bagi kreditur apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia, yaitu perjanjian kredit antara kedua belah pihak menjadi dasar utama pelaksanaan peminjaman, serta surat kuasa membebankan jaminan fidusia untuk pelaksanaan eksekusi.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin anak dan melindungi hak-haknya agar dapat terus hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan dan diskriminasi. Anak kerap kali menjadi korban, namun tidak jarang pula menjadi pelaku tindak kejahatan. Dalam menjalankan penegakan hukum tidak jarang terdapat kekeliruan yang dilakukan penegak hukum. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku Hasil pembahasan menegaskan pengaturan tentang prosedur melakukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 267 KUHAP, dan Faktor-faktor dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pemohon peninjauan kembali adalah apabila adanya keadaan baru (novum), adanya putusan yang bertentangan dan adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim, serta dalam memutusa suatu perkara hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM ATAS NARAPIDANA LAPAS KELAS IIA KABUPATEN KARAWANG

Dian Krismayanti, Imam Budi Santoso, Margo Hadi Pura — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai upaya mewujudkan Acces to Justice dan Equality Before The Law. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum karena Perda sebagai Lex Specialist dari Bantuan Hukum yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN SIKAP INISIATIF KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fuad Hasan, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Sumber perkara yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU) selain dari laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat atau pelaku usaha, didapati pula dari sikap inisiatif KPPU. Isu yang beredar di tengah masyarakat khususnya mengenai masalah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat membuat KPPU harus lebih ekstra kerja keras dalam membuktikan dugaan tersebut. Metode yang dipakai pada penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT. Hasil pembahasan menegaskan penyelesaian sengketa berdasarkan sikap inisiatif diawali dari penelitian investigator sampai musyawarah majelis komisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

DINAMIKA PRAKTIK PEMBAYARAN PARKIR MENGGUNAKAN SATU DOMPET DIGITAL

Ita Farida, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Aplikasi dompet digital untuk menyimpan uang secara digital dan gunanya adalah untuk melakukan pembayaran salah satunya pembayaran parkir secara non tunai seperti pada gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh PT. Sky Parking Utama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah normatif yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil pembahasan didapati simpulan bahwa penggunaan satu dompet digital pada pembayaran parkir, bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana bahwa dalam isi pasalnya menyatakan dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha dari barang maupun jasa yang sama.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI

peniel Jusia Alfreddo, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi kepada Istri dan dapat dialami oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kekerasan Psikis yang dilakukan suami terhadap istri adalah kekerasan yang bentuknya merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan/istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji mengkaji permasalahan hukum dan pelaksanaan oleh pemerintah, dengan penerapan hukumnya bagi masyarakat. Dengan studi kepustakaan, data-data dan realitas terjadinya di lapangan. Hasil pembahasan ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan psikis kepada istri tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diderita istri sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN

Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana, seperti cybercrime, menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia maya tetapi memiliki dampak nyata dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada pengaturan alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik. Dalam Pembuktian bukti elektronik di persidangan sudah banyak dilakukan dalam memutus berbagai perkara yang manyangkut dengan tindak pidana Cybercrime yang semakin marak di Indonesia. Hasil pembahasan Pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun, terkait dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting.

PARTISIPASI PERUSAHAAN DALAM PROGRAM BPJAMSOSTEK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Umar Khaerul Hakim, Imam Budi Santoso, Pamungkas Satya Putra — Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0700

Pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan hak yang diberikan oleh perusahaan diatur dalam peraturan yang berlaku, khususnya jaminan sosial tenaga kerja. Perusahaan merupakan subyek hukum yang wajib berpartisipasi dalam program pemerintah BPJamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jika perusahaan tidak mengindahkan peraturan maka dapat dikenakan sanksi. Maka dari itu penulis bertujuan mendalami terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak berpartisipasi terhadap program BPJamsostek dan menelaah tentang pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJamsostek. Teknik penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sebagai pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji obyek penelitian melalui asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian dalam melakukan penulisan ini. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah kesatu, sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program BPJamsostek, dan kedua, mengetahui terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak berpartisipasi kepada BPJamsostek itu sendiri.