Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure <div style="text-align: justify;"><strong>Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum</strong> merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><strong>Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum</strong> merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang pada umumnya maupun hasil sumbangsi Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.</div><div style="text-align: justify;"><strong>Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum</strong> diterbitkan dua kali setahun (Mei dan September), naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan akan dipublikasikan secara online (<em>early view</em>) secara bertahap dan versi cetaknya akan diedarkan pada akhir periode penerbitan, yaitu Bulan Mei dan September yang telah diregistrasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015.03.</div><p><em>Copyright of</em> <strong>JURNAL ILMIAH DE'J</strong><strong>URE: KAJIAN ILMIAH HUKUM</strong></p><p><strong>(P): <a href="http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1418375072&amp;1&amp;&amp;">2442-7578</a></strong></p><p><strong>(E): <a href="http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1473959348&amp;1&amp;&amp;">2541-1594</a></strong></p> id-ID <div style="text-align: justify;"><p>Hak cipta dilindingi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak isi jurnal ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari <strong>Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum</strong> sebagai pemegang Hak Cipta terhadap seluruh isi dari jurnal tersebut.</p><p><span id="result_box" lang="id"><span>Penulis yang menerbitkan jurnal ini setuju dengan persyaratan berikut:</span></span></p><ol><li><span id="result_box" lang="id"><span>Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan hak jurnal tentang publikasi pertama dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi <em>Creative Commons</em> yang memungkinkan orang lain membagikan karya tersebut dengan pengakuan dari karya penulis dan publikasi awal dalam jurnal ini.</span></span></li><li><span id="result_box" lang="id"><span>Penulis dapat memasukkan pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi terbitan jurnal tersebut (misalnya, kirimkan ke repositori institusional atau publikasikan dalam sebuah buku), dengan sebuah pengakuan atas publikasi awalnya di</span> <span>Jurnal ini</span><span id="result_box" lang="id">.</span></span></li><li><span id="result_box" lang="id"><span id="result_box" lang="id">Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penyampaian, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan sebelumnya dan yang lebih lama.</span></span></li></ol></div> pamungkas.satya.putra@gmail.com (Pamungkas Satya Putra) ilhamfitrahriansyah@gmail.com (Ilham Fitrahriansyah) Sat, 18 Apr 2020 00:00:00 +0700 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3491 Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3491 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DAN DINAMIKA HUKUMNYA https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3492 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Tanah yang dimiliki oleh seseorang tak hanya berfungsi bagi pemilik tanah tersebut, namun juga berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai konsekuensinya, penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan pemegang hak, akan tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Di dalam penelitian hukum yang normatif (<em>legal research</em>) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil pembahasan yaitu: Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Karawang hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur di dalam UUPA. Dalam menilai besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, sebaiknya ada regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait ganti rugi tersebut. Sehingga Tim <em>appraisal</em> harus berpedoman pada peraturan itu.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Pengadaan Tanah, Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jalur Kereta Cepat.</em></p><p> </p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>Land owned by someone not only functions for the owner of the land but is also useful for all Indonesian people. As a consequence, the use of the land is not only guided by the interests of right-holders but also must remember and pay attention to the interests of the community. The research approach used in this study is normative juridical, i.e. library research based on literature data and written legal norms by reviewing the application of the rules or norms in positive law. In normative legal research (legal research) is usually only a document study, which uses secondary data sources in the form of regulations, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of scholars leading law. The results of the discussion are: The government, in this case, the Karawang National Land Agency should disseminate to the public that land has a social function as stipulated in the Logga. In assessing the amount of compensation to be given to entitled parties, there should be regulations that further regulate the compensation. So the appraisal team must refer to the regulation.</em></p><p><strong>Keyword: </strong><em>Land Acquisition, Development in the Public Interest, Fast Train Track.</em></p> Aryo Fadlian, Pamungkas Satya Putra dan Ayulia Fajar Saputri Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3492 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 EUTHANASIA DALAM PANDANGAN FILOSOFIS IDEOLOGIS DAN NORMA HUKUM https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3493 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Kondisi pasien yang sakit kritis, menurut medis sudah tidak dapat disembuhkan, seluruh daya dan upaya telah dilakukan keluarga pasien, namun kondisi pasien semakin lemah dan menuju kematian. Terjadi polemik dalam masyarakat, apakah pasien atau keluarganya dapat meminta dilakukan <em>euthanasia</em>. Terdapat kekosongan norma yang menyebabkan tenaga medis atau dokter tidak berani mengambil tindakan <em>euthanasia</em> karena dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. Terdapat permasalahan yang penting untuk dikaji secara mendalam, yaitu: Polemik <em>euthanasia</em> dalam pandangan secara filosofis ideologis dan Polemik <em>euthanasia</em> dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia<em>. </em>Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena secara eksplisit tidak ada mengatur tentang <em>e</em><em>uthanasia</em> berkaitan dengan cara kematian yang manusiawi berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan <em>euthanasia</em> secara filosofi selalu menjadi polemik disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Implementasinya terdapat dalam Pancasila sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G, menyatakan manusia bebas dari penyiksaan, pembunuhan dan perlakuan tidak manusiawi, merupakan cerminan manusia sebagai mahluk yang beragama, beradat dan berbudaya serta beretika.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Euthanasia, KUHP, Hukum Pidana.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>The condition of the critically ill patient, according to the medical is incurable, all the power and effort have been made by the patient's family, but the patient's condition is getting weaker and leading to death. Polemics occur in the community, whether the patient or his family can ask for euthanasia. There is a norm of emptiness that causes medical personnel or doctors not to dare to take euthanasia because it can be ensnared by the articles in the Criminal Code. There are important issues to be studied in-depth, namely: Polemic euthanasia in philosophical ideological views and Polemic euthanasia in the legal norms applicable in Indonesia. This research is normative legal research because there is no explicit regulation regarding euthanasia related to the humane manner of death based on human dignity and dignity in various laws and regulations. The results of this study show philosophical euthanasia always become polemic due to the view that life is a gift of God that cannot be reduced in any form. Its implementation is contained in the Second Principles of Pancasila </em>"<em>Just and Civilized Humanity</em>".<em> In the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 28G, states that humans are free from torture, murder, and inhuman treatment, which is a reflection of humans as religious beings, civilized and cultured and ethical.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Euthanasia, Criminal Code, Criminal Law.</em><br /></em></p> I Made Wahyu Chandra Satriana Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3493 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PERBANKAN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DAN E-LITIGATION https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3494 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p class="Default">Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen perbankan dalam penerapan <em>Small Claims Court</em> dan <em>E-Litigation</em> dalam penyelesaian sengeketa konsumen dalam perbankan demi terwujudnya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersifat yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya menggambarkan tema yang akan dibahas dengan dikaji secara normatif yang didasarkan pada data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan pada sektor perekonomian pada sektor perbankan banyak dikeluhkan konsumen seperti kasus kredit, pelelangan jaminan kredit, berkurangnya saldo tabungan, kartu kredit, sistem informasi debitur (SID); masih banyak konsumen bank yang menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan dan atau di luar pengadilan yaitu melalui BPSK; pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Banyak putusan BPSK dibatalkan Mahkamah Agung dengan dasar pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa konsumen perbankan telah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK belum berkepastian hukum yang berkeadilan bagi konsumen perbankan, sedangkan jika difasilitasi oleh OJK dan diselesaikan melalui LASPI terdapat keterbatasan mengingat LAPSPI hanya ada di Jakarta, sehingga membatasi aksesibilitas konsumen perbankan secara keseluruhan.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Nasabah Perbankan, E-Litigation, Gugatan Sederhana.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>Legal certainty in resolving consumer banking disputes in the application of the Small Claims Court and E-Litigation in the resolution of consumer trials in banking for the realization of a quick, simple and low</em><em> cost court. The method of approach used in writing this article is normative juridical. With descriptive analytical research specifications trying to describe the themes that will be discussed with normative review based on secondary data. The results show that activities in the economic sector in the banking sector are often complained by consumers such as credit cases, auction of credit guarantees, reduced savings balances, credit cards, debtor information systems (SID); there are still many bank consumers who resolve legal issues in the Court and or outside the court, namely through BPSK; filing an objection to the District Court up to the level of cassation in the Supreme Court. Many decisions of the BPSK were overturned by the Supreme Court on the basis that BPSK was not authorized to examine consumer banking disputes, indicating that dispute resolution through BPSK had no legal certainty that was equitable for banking consumers, whereas if facilitated by the OJK and resolved through LASPI, there were limitations given that LAPSPI was only in Jakarta. , thereby limiting the accessibility of banking consumers as a whole.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Banking Customers, E-Litigation, Small Claims Court.</em><br /></em></p> Lukman Ilman Nurhakim dan Anita Afriana Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3494 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 BATAS WAKTU PENYAMPAIAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3495 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka tidak diajukan ke pengadilan. Adapun isu hukum dalam penelitian ini dapat diuraikan mengenai tembusan surat perintah penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka namun tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan waktu penyampaian tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni adanya kekosongan norma hukum di dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang tidak mengatur secara tegas mengenai batasan waktu penyampaian tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyidik Kepolisian dalam melakukan penahanan kepada tersangka yaitu melalui surat perintah penetapan penahanan yang disampaikan kepada keluarga tersangka. Akibat hukum bagi penyidik Kepolisian yang belum menyampaikan tembusan surat perintah tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak keluarga untuk menyatakan bahwa penahanan tersebut tidak sah karena telah melanggar hak asasi atau kebebasan hidup seseorang dan tersangka atau terdakwa serta dapat mengajukan pra peradilan berupa tuntutan ganti rugi pada penegak hukum.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Batas Waktu, Tersangka, Surat Perintah Penahanan.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>Pretrial is the authority of a district court to examine and decide according to the method regulated in the law, regarding the validity of an arrest and/or detention at the request of the suspect or his family or other parties for the power of attorney of the suspect not submitted to the court. The legal issues in this study can be elaborated regarding the copy of the arrest warrant must be submitted to the family of the suspect but there are no rules governing the time limit for submitting a copy of the arrest warrant to the suspect's family. This study uses normative legal research methods namely the absence of legal norms in Article 21 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code and Article 46 Paragraph (3) of the National Police Chief Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigation which does not explicitly regulate the time limit for copying copies of a letters arrest warrant to the suspect's family. The results of this study are the mechanism of police investigations to detain a suspect through a warrant for the detention sent to the suspect's family. The legal consequences for police investigators who have not submitted a copy of the warrant can be used as a basis by the family to declare that the detention is invalid because it has violated the human rights or freedom of a life of a person and the suspect or defendant and can submit a pre-trial in the form of a claim for compensation to law enforcement.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Deadline, Suspect, Detention Order.</em><br /></em></p> Ni Made Liana Dewi Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3495 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN KARAWANG: PERLUASAN KESEMPATAN ATAU DISKRIMINASI https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3496 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Karawang merupakan daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten tertinggi di Republik Indonesia serta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di wilayah Asia Tenggara. Sebelumnya Karawang memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya Penempatan Tenaga Kerja Lokal dengan rasio 60% dan Tenaga Kerja Non-Lokal dengan rasio 40% pada setiap Perusahaan. Hal tersebut telah menimbulkan dinamika pengaturan baik dari segi perluasan kesempatan kerja maupun dari segi Prinsip Non-Diskriminasi. Penelitian ini akan menguraikan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya dalam penerapan penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dinamika penempatan Tenaga Kerja Lokal dalam bingkai Hak Asasi Manusia itu telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau ketentuan penempatan Tenaga Kerja Lokal dapat dilaksanakan secara optimal.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Tenaga Kerja Lokal, Kesempatan Kerja, Diskriminasi.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>Karawang is an area that has the highest District Minimum Wage in the Republic of Indonesia and is one of the largest industrial zones in the Southeast Asia. Previously, Karawang had Karawang District Regulation Number 11 of 2011 concerning Management of Manpower which regulates the implementation of employment, especially the Placement of Local Workers with a ratio of 60% and Non-Local Labor with a ratio of 40% to each Company. </em><em>This has led to the dynamics of regulation both in terms of expanding employment opportunities and in terms of the Non-Discrimination Principle. This research will outline relating to the protection of human rights for workers especially in the implementation of the placement of Local Employment. The dynamics of the placement of Local Workers in the frame of Human Rights has contravened the higher regulations and/or the provisions of the placement of Local Employment can be optimally implemented.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Local Employment, Employment Opportunities, Discrimination.</em><br /></em></p> Pamungkas Satya Putra Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3496 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 URGENSI HAK ULAYAT TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3497 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p class="Default">Hak Ulayat merupakan hak historis yang dipunyai oleh kelompok-kelompok suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengandung nilai kearifan lokal dalam pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria. Substansi Hak Ulayat beserta organisasi kekuasaan masyarakat hukum adat sebagai pelaksana kewenangan hak ulayat menjadi model dalam pembangunan Hukum Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Negara mempunyai kewajiban untuk mengakui dalam arti menghormati sekaligus melindungi serta memenuhi apa yang menjadi hak setiap warga negaranya. Salah satunya berupa hak penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara optimal, seolah-olah penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat tidak dapat diakses secara penuh dari UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan tulisan ini untuk mengkaji perbedaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berdimensi publik-privat dan tanah ulayat yang berdimensi privat serta menelusiri dan menganalisis urgensi perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach</em>), disajikan secara deskriptif-perspektif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dalam tulisan ini Hak Ulayat Publik-Privat merupakan kewenangan Masyarakat Hukum Adat, sementara dimensi privat tampak dalam manifestasi Hak Ulayat sebagai kepunyaan bersama. Sehingga ruang lingkupnya mencakup pengakuan dan pengukuhan, pemberian hak atas tanah di atas hak ulayat, peralihan dan pembeban hak ganti kerugian dan hapusnya hak ulayat Hak ulayat Privat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hak Atas Tanah.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p><em>Customary rights are historical rights held by tribal groups spread throughout the territory of Indonesia which contain local wisdom values in the control, use, utilization, supply and maintenance of agrarian resources. The substance of customary land rights along with the organization of customary law community authority as the executor of the authority of customary rights becomes a model in the development of national agrarian law as stipulated in the LoGA. The state has the obligation to recognize in the sense of respecting at the same time protecting and fulfilling what is the right of every citizen. One of them is the right of ownership and ownership of customary rights which until now has not been implemented optimally, as if the ownership and ownership of customary rights by the customary law community are not fully accessible from the LoGA and other laws and regulations. Based on the background of the above problems, the formulation of the problem in this paper is whether the differences between the Custpmary Land of the Customary Law Community that have a public-private dimension and the customary land rights dimension and the urgency of protecting the Customary Rights of the Customary Law Community in Indonesia. This research methods is a normative study, the approach used is the statutory approach, presented descriptively-perspective and analyzed qualitatively. Results in this paper is that the rights of the public-private customary rights are the authority of the Customary Law Community, while the private dimension appears in the manifestation of the customary rights as shared. So that the scope includes recognition and confirmation, granting of land rights over customary rights, recovery and encumbrance of compensation rights and abolition of customary customary rights. Therefore, it is necessary to establish a bill which regulates the Customary Rights of the Customary Law Community.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Customary </em><em>Rights, Customary Law Communities, Land Rights.</em><br /></em></p> Rianda Dirkareshza, Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3497 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 RENCANA STRATEGIS PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PULAU KECIL DAN TERLUAR https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3498 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Data mengenai sumber daya laut juga bisa dilihat dari laporan kasus pencurian ikan unit Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara <em>illegal</em> telah menangkap setidaknya 633 kapal pelaku <em>illegal fishing</em>, terhitung sejak Januari 2017-Oktober 2018, sebanyak 488 kapal pelaku <em>illegal fishing</em> telah ditenggelamkan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil pembahasan menegaskan bahwa konsep pembentukan KEK-PKT yang diusulkan merupakan konsep yang matang, berdasarkan landasan yuridis dan landasan ilmiah yang kuat, sehingga sangat dimungkinkan Rencana Strategis Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Kecil dan Terluar di Indonesia ini bisa diwujudkan.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Sumber Daya, Pulau Kecil dan Terluar, Kawasan Ekonomi Khusus.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>Data on marine resources can also be seen from reports of cases of illegal fishing of the illegal fishing eradication task force unit that has captured at least 633 illegal fishing vessels, as of January 2017-October 2018, as many as 488 illegal fishing vessels have been submerged. This research uses the doctrinal research methodology that is normative juridical. Juridical approach is an approach that refers to the applicable laws and regulations. Normative approach is an approach that is carried out by examining library materials or secondary data on the principles of law and case studies which in other words are often referred to as library law research. The results of the discussion confirm that the concept of forming the proposed KEK-PKT is mature, based on a strong legal and scientific foundation, so that it is very possible that the Strategic Plan for the Establishment of Small and Outer Islands Special Economic Zones in Indonesia can be realized.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Resources, Small and Outer Islands, Special Economic Zones.</em><br /></em></p> Septi Dyah Tirtawati, Kornelius Benuf dan Bob Martin Panjaitan Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3498 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 KEPASTIAN HUKUM DALAM EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: ANALISIS PERBANDINGAN https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3499 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Kajian ini membandingkan Aspek Kepastian Hukum dan efektivitas pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis komparatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil pembahasan berdasarkan analisis perbandingan menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lebih menjamin kepastian hukum berkaitan dengan proses pendaftaran, penghapusan Merek oleh Menteri, penegasan tentang gugatan Merek terkenal, pemberatan sanksi pidana, dan pengaturan Indikasi geografis. Namun, menyangkut perluasan obyek perlindungan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak secara tegas memberikan penjelasan lebih lanjut tentang merek non-tradisional.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Kepastian Hukum, Pelindungan, Merek.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p><em>This study compares the Aspects of Legal Certainty in Law Number 15 </em><em>of</em><em> 2001 concerning Trademarks with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications</em><em>. </em><em>The method of approach taken is comparative juridical, descriptive research specification analysis, data collection techniques through document study, the research phase is carried out with a literature study consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis methods are carried out normatively qualitative.</em><em> </em><em>The results of the study based on comparative analysis show that Law Number 20 </em><em>of </em><em>2016 concerning Trademark and Geographical Indications compared to Law Number 15 </em><em>of </em><em> </em><em>2001 Concerning Trademark, guarantees legal certainty related to the registration process, deletion of Marks by the Minister, affirmation of claims for famous Trademarks, imposition of criminal sanctions, and regulation of geographical indications. However, regarding the expansion of the object of protection, Law 20 Number</em><em> of</em><em> 2016 does not explicitly provide further explanation of non-traditional mark.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Legal Certainty, Protection, Mark.</em><br /></em></p> U. Sudjana Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3499 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 PAJAK REKLAME DAN TATA CARA PENGHITUNGANNYA DI KABUPATEN KARAWANG https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3500 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan. Hasil pembahasan yaitu: Mekanisme pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karawang menggunakan sitem pemungutan <em>Official Assesement System</em> yaitu pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Karawang. Dasar Pengenaan Pajak reklame yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR). Untuk menentukan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan menggunakan rumus Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).</p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Pajak Daerah, Pajak Reklame, Tata Cara Pemungutan</em><em>.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>The tax is used to finance development that is useful for the common good. Regional Taxes, hereinafter referred to as taxes, are mandatory contributions to regions owed by individuals or entities that are coercive based on the Law, with no direct compensation and are used for the needs of the Region for the greatest prosperity of the people. The research approach used in this study is in this study using the normative juridical approach. Normative jurisdiction, namely legal research that examines written law from various aspects, namely aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and article by article, formality and binding power of law and language the law used. The results of the discussion are: The mechanism for advertisement tax collection in Karawang Regency uses the Official Assessment System collection system, namely tax collection based on the determination of the Regional Head, in this case, the Karawang Regent. The basis for the imposition of advertisement tax is the Billboard Rental Value (NSR). To determine the Billboard Rental Value (NSR) using the Billboard Tax Object Sales Value formula (NJOPR) + Strategic Value of Billboard Installation (NSPR).</em></p><p class="Default"><strong>Keyword: </strong><em>Local Taxes, Advertisement Taxes, Collection Procedures.</em><strong></strong></p><p><em><br /></em></p> Suryana Marta, Pamungkas Satya Putra dan Naresti Ababil Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3500 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE: TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3501 <p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p class="Default">Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum mengadopsi prinsip keadilan restoratif (<em>Restorative Justice</em>) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Tujuan Restoratif Justice sendiri adalah untuk menegakkan keadilan sebagaimana pepatah latin <em>Fiat justisia ruat coelum</em> “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Proses <em>Restoratif Justice</em> mengepankan proses permasalahan pidana tanpa harus melalui peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan cara memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Hasil pembahasan, yaitu: Proses <em>Restorative</em> <em>Justice</em> tersebut mengalami sejumlah hambatan dan tentu memiliki harapan yang merupakan solusi untuk penegakan hukum melalui <em>Restorative Justice</em>. Sehingga Impelementasi <em>Restorative Justice</em> dapat diterapkan dengan Regulasi dan pemahaman yang sama dan dapat menekan tingginya proses Penegakan Hukum yang harus di Proses di Peradilan, namun dapat diselesaikan dengan menjunjung keadilan. </p><p><strong>Kata kunci:</strong> <em>Restorative, Keadilan, Penegakan Hukum.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p class="Default"><em>The Republic of Indonesia National Police, which has the authority to enforce the law, adopts the principle of restorative justice (Restorative Justice) which reflects justice as a form of balance in human life. The purpose of Restorative Justice itself is to uphold justice as the Latin proverb Fiat justisia ruat coelum "even though the sky collapses justice must be upheld". The Restorative Justice Process promotes criminal proceedings without going through criminal justice. The research method used is empirical juridical legal research, by describing facts and explaining them with the help of hypotheses that are by the law. The results of the discussion, namely: The process of Restorative Justice has several obstacles and certainly has hope which is a solution for law enforcement through Restorative Justice. So that the implementation of Restorative Justice can be applied with the same regulations and understanding and can suppress the high law enforcement process that must be processed in the court, but can be resolved by upholding justice.</em></p><p><em><strong>Keyword: </strong><em>Restorative, Justice, Law Enforcement.</em><br /></em></p> Tommy EM Christian Hulu dan Kurnia EM Saputra Hulu Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3501 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 Biodata Penulis https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3502 Biodata Penulis JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3502 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 Pedoman Penulisan https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3503 Pedoman Penulisan JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3503 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700 Formulir Berlangganan https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3504 Formulir Berlangganan JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3504 Sun, 31 May 2020 00:00:00 +0700