URGENSI PIDANA TUTUPAN: HARAPAN DAN TANTANGAN

Nadia Salsabila  Hartin; Nathalina Nathalina

doi:10.35706/dejure.v4i2.6459

Authors

Nadia Salsabila Hartin Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
Nathalina Nathalina Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6459

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 1946 has added pidana tutupan in the list of criminal sanction in Article 10 a of Penal Code. This article provides new sanction to sentence the criminal who has done the actions driven by honorable purpose with pidana tutupan. It is historically written that pidana tutupan has been sentenced once by Military Supreme Court in Yogyakarta on 1948. This study uses normative legal research methods conducted to find solutions to existing legal problems. However, pidana tutupan has never been applied anymore in Indonesia, neither by general courts or the military courts. The absence of parameter to identify the honorable purpose has obscured its objectivity as a crime punishment. Nevertheless, the drafter of the New Penal Code argues that the existence of pidana tutupan is needed in Indonesian criminal law. The results of this study are trying to figure out the definition of honorable purpose in the Law Number 20 of 1946 about Tutupan Punishment and in the new draft of Indonesian Penal Code through analyzing court decision, historical records, and interview to related parties as to complement other data. In addition, this thesis also compared the concept of pidana tutupan with similar punishments in Germany and Japan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru). Jakarta: Kencana. 2011.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Duff, Antony dan David Garland. A Reador on Punishment. New York: Oxford University Press. 1994.

Foote, Daniel H. Law in Japan: A Turning Point. Seattle: University of Washington Press. 2007.

Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Mamudji, Sri., Et. Al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

McAleer, Kevin. Dueling: The Cult of Honor in Fin-de- Siècle Germany. New Jersey: Princeton University Press. 1994.

Muneeza, Aishath dan Ismail Wisham. Sciences of Punishment Introduction to Comparative Penology. Kuala Lumpur: A. S. Noordeen. 2011.

Poeze, Harry A. Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949 [Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949]. Diterjemahkan Oleh Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV. Jakarta. 2014.

Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1988.

Remmelink, Jan. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Saleh, Roeslan. Srelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru. 1978.

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru. 1983.

Artikel Jurnal

Cederblom, Jerry. “The Retributive Liability Theory of Punishment”. Public Affairs Quarterly University of Illinois. Volume 9. Nomor 4. 1995.

Ingraham, B. L. dan Kazuhiko Tokoro. “Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study”. Issues in Criminology. Volume 4. Nomor 2. 1969

Kolber, Adam J. “The Subjective Experience of Punishment”. Columbia Law Review. Volume 109. Nomor 1. 2009.

Nelken, David. “What’s So Special About Criminal Law”. Journal of Law and Society Critical Legal Studies. Volume 14. Nomor 1. 1987.

Putra, Pamungkas Satya. “Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 4. Nomor 1. 2019.

________________.“Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang”. Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Volume 31. Nomor 2. 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

________________.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________________. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

________________.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Jepang. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2005 tentang Fasilitas Pidana Penjara dan Perlakuan Bagi Para Terpidana dan Tahanan.

________________.刑法. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1907 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

The German Criminal Code [Übersetzung des Strafgesetzbuches]. Diterjemahkan oleh Michael Bohlander. Saarbrücken: Federal Ministry of Justice Bekerja Sama dengan Juris GmbH. 2010.

Internet

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kesatu”. http://reformasikuhp.org/r-kuhp/. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan. “Data Bulanan Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil”. http://smslap.ditjenpas.go.id/ public/grl/current/monthly. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2018.