Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi
Abstrak
ABSTRAK
Iklim investasi di suatu negara dipengaruhi oleh Undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Saat ini setiap negara bersaing dan berlomba-lomba untuk bisa menarik investor. Demikian juga Pemerintah Indonesia tidak mau ketinggalan dalam usaha memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan memberlakukan UU Cipta Kerja, yang mana dalam UU ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia. UU ini banyak mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru yang antara lain dapat dilihat pada Bab III "Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha" yang meliputi antara lain: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi. Pada Bab VI memuat "Kemudahan Berusaha", yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yaitu: Keimigrasian; Paten; Merek dan Indikasi Geografis; Perseroan Terbatas; Gangguan (Hinder Ordonantie); Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Wajib Daftar Perusahaan; Desa; dan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini akan dapat menaikan peringkat Easy of Doing Business dan secara nyata dapat menarik investor.
Keywords: UU Cipta Kerja; Investasi, Kemudahan Berusaha
ABSTRACT
The investment climate in a country is influenced by the laws in force in that country. Currently, every country is competing and vying to be able to attract investors. Likewise, the Government of Indonesia does not want to be left behind in efforts to improve the investment climate in Indonesia, one of which is the enactment of the Job Creation Law, which in this Law aims to facilitate business activities in Indonesia. This law changes, abolishes, or stipulates new regulations which can be seen in Chapter III "Improvement of the Investment Ecosystem and Business Activities" which includes, among others: application of risk-based Business Licensing; simplification of the basic requirements for Business Licensing; simplification of sector Business Licensing; and simplification of investment requirements. Chapter VI contains "Ease of Doing Business", which changes, deletes, or sets new settings for several provisions, namely: Immigration; Patent; Brand and Geographical Indication; Limited company; Disturbance (Hinder Ordonantie); Income tax; Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods; General Provisions and Tax Procedures; Regional Taxes and Regional Levies; Protection and Empowerment of fishermen, fish raisers and salt farmers; Company Registration Mandatory; Village; and Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It is hoped that the enactment of the Job Creation Law will be able to raise the Easy of Doing Business rating and actually attract investors.
Keywords: : Employment Creation Law; Investment, Easy of Doing Business
Unduhan
Referensi
Buku :
Maulana, Insan Budi, Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, Aulia Iqbal Maulana. Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
Prasetya, Rudy. Perseroan Terbatas Teori & Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Warka, Made. Penanaman Modal dan Pasar Modal. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2020
Artikel Jurnal Online (Elektronik) :
Arief , Moh. Zainol and Sutrisni, "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia" Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021). Accessed Okt 30, 2021. https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1331
Putra, Antoni, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi" Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020. Accessed Okt 30, 2021. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602
Prastiwi, Yustika Dewi, "Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia" Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.1, (2021). Accessed Okt 30, 2021. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1286/669
Suntoro, Agus, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja" Jurnal HAM, Vol 12, No 1 (2021). Accessed Okt 30, 2021. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1418
Suryati and Disurya , Ramanata and Sardana, Layang. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja" Jurnal Simbur Cahaya, Vol 28, No 2 (2021). Accessed Okt 30, 2021. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/902
Sutrisno,Nandang and Poerana, Sigar Aji, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo" Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2 (2020). Accessed Okt 30, 2021. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/177
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Republik Indonesia, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
________________, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.
________________, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
________________, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4893.
________________, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.
________________, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
________________, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
________________, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
________________, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
________________, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
________________, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
________________, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
________________, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
________________, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.
________________, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
________________, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
________________, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54.
________________, Peraturan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58.
WEBSITE:
Kusuma, Hendra. "Deretan Kasus Suap Pegawai Pajak, Gayus Paling Fenomenal." Detik.com. 2021. Accessed Oct 31, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5478904/deretan-kasus-suap-pegawai-pajak-gayus-paling-fenomenal
Santoso,Yusuf Imam. "KPK Menahan Enam Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak." Kontan.co.id. 2021. Accessed Oct 31, 2021. https://insight.kontan.co.id/news/kpk-menahan-enam-tersangka-kasus-suap-pegawai-pajak-1
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
1. Hak publikasi jurnal menjadi milik pengelola jurnal dengan sepengetahuan penulis, sedangkan hak moral publikasi menjadi milik penulis.
2. Aspek legal formal terhadap aksesibilitas publikasi jurnal mengacu pada lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa publikasi dapat dimanfaatkan dengan tujuan non-komersial dan dalam bentuk aslinya (tidak dapat dimodifikasi).
3. Setiap publikasi jurnal (cetak/elektronik) bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak tertentu.
