PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

(Studi kasus di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang)

Authors

  • Siti khotimah Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Aliyah Aliyah Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Cahyati Dewi Universitas Singaperbangsa Karawang

DOI:

https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6626

Abstract

Kepala desa sebagai pemimpin dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang besar dan penting dalam kemajuan pembangunan desa. Peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawas pembanguan dan pelopor pembangunan suatu desa. Desa Muara merupakan sebuah Desa yang berada di pesisir wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Desa Muara memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, mulai dari sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan ekonomi melalui program perkebunan melon yang terdapat di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara, Wawancara dan Dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan ekonomi melalui perkebunan melon di Desa Muara secara langsung dalam memperoleh data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran kepala desa dalam pembangunan ekonomi dapat tergolong berjalan  dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas dan efesiensi yang terwujud dalam peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam meningkatkan Pembangunan ekonomi desa di Desa Muara Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Pembangunan, Perkebunan Melon

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2022-06-30

How to Cite

khotimah, S., Aliyah, A., & Dewi, C. (2022). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI : (Studi kasus di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang). THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP), 4(1), 74–82. https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6626