Defamation Criteria KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 (TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR)

Authors

  • Maulida Fathia Azhar Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Elfina Rahayu Universits Singaperbangsa Karawang
  • Aryo Fadlian Universits Singaperbangsa Karawang

DOI:

https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.5759

Abstract

Penghinaan Pencemaran Nama baik merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Begitu juga nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pada Penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses- nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Dalam hidup kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena dari setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku:

Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Dll :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet :

https://media.neliti.com/media/publications/113000-ID- pencemaran-nama-baik-mela lui-sarana-info.pdf

https://kumparan.com/kumparanhits/galih-ginanjar-divonis-2-tahun-4-bulan- dalam-kasus-ika n-asin-1tDShZLxLsV

Skripsi :

Aditya, B. M Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana (Skripsi) Universitas Sebelas Maret.

utami, helda, Alfiansyah, & Fadlian, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut. De Juncto Delicti: Journal of Law, 1(2), 106–131. https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5738

Published

2022-06-27

How to Cite

Azhar, M. F., Rahayu, E., & Fadlian, A. (2022). Defamation Criteria KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 (TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR). De Juncto Delicti: Journal of Law, 2(1), 31–48. https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.5759