Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya

Penulis

  • Yuni Widiawati STISIP Tasikmalaya
  • Damay Rusli Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Tasikmalaya
  • Dian Andriani Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Tasikmalaya

DOI:

https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i1.5147

Abstrak

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya membuat regulasi untuk memudahkan para penanam modal
dalam berinvestasi. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Perda Investasi). Akan tetapi, dalam
pelaksanaaannya masih terdapat permasalahan diantaranya komunikasi terkait regulasi ini belum
berjalan dengan baik, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas belum memadai, disposisi yang
masih belum tepat sasaran dan struktur birokasi yang masih membutuhkan penyesuaian. Penelitian ini
betujuan untuk melihat implementasi kebijakan berkaitan dengan insentif dan kemudahan penanaman
modal di Kota Tasikmalaya serta faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data meliputi:
Observasi,wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan, dikarenakan
faktor komunikasi belum tersampaikan secara menyeluruh, sumber daya yang masih kurang secara
kualitas dan kuantitas, disposisi staff yang masih belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta
struktur birokrasi yang belum tepat. Oleh karena itu perlu adanya kesiapan Pemerintah Daerah Kota
Tasikmalaya untuk memperbaiki komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi demi
berjalannya Perda Investasi ini.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2021-06-30

Cara Mengutip

Widiawati, Y., Rusli, D., & Andriani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya. THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP), 3(1), 13–26. https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i1.5147