Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,  penyelenggaran penyiaran nasioal dilakukan melalui pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk Sistem Stasiun Jaringan. Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang lahir sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran wajib melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini akan menguji ketentuan tentang Sistem Stasiun Jaringan yang berlakukan pada peristiwa hukum in concreto atau menguji penerapan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan pada praktik atau pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif-empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan dua tahap. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan. Kedua, mengkaji penerapan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi seusai dengan konsep Sistem Stasiun Jaringan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaksanaannya sempat tertunda-tunda selama sekitar sepuluh tahun dan prinsip dasar yang ingin dicapai yakni keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi ternyata tidak terwujud.