Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial

Penulis

  • Indra Yudha Koswara

DOI:

https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2663

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan? (2) Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negara untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi perspektif bidang kesehatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan nomartif hukum yang berkaitan dengan Pelayanan Kesahatan dan hak hidup sehat merupakan hak dari masyarakat dan kewajiban bagi  negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ini menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan menjalankannya sebagai bentuk amanat Konstitusi.Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Jaminan professional tenaga kesehatan dalam menjalakan tugasnya merupakan hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para tenaga medis di Indonesia dan penyediaan pelayanan kesahatan yang harus diwujudkan agar dapat dinikmati dan terjangkau bagi masyarakat sesuai regulasi perspetif Kesehatan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Buku

Abintoro Prakoso. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: LaksBang. 2017

Alexandra Indriyanti Dewi. Etika Dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2009

Desriza Ratman. Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012

_____________. Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Dan Malpraktek Medik. Bandung: Keni Media. 2014

Harjo Wisnoewardono. Tanggungjawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana. Malang: Arena Hukum FH Unibraw. Juli 2002

Junaidi Eddi. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011

Munir Fuady. Sumpah Hippocrates. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

S. Soetrisno. Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tangerang: Telaga Ilmu. 2010

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000

_____________ Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009

Syahrul Machmud. Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung: Mandar Maju. 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 82/PUU-XIII/2015

Sumber Lain

MK Cabut Istilah ‘Tenaga Medis’ dan ‘KKI’ dari UU Tenaga Kesehatan https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan/.

Puskesmas Kamal Muara Akui Berikan Obat Kedaluwarsa kepada Ibu Hamil": https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/16/19153011/puskesmas-kamal-muara-akui-berikan-obat-kedaluwarsa-kepada-ibu-hamil

##submission.downloads##

Diterbitkan

2018-06-18

Cara Mengutip

Yudha Koswara, I. (2018). Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial. Jurnal Hukum Positum, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2663