STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11263Abstract
The legislation governing foreign investment, as outlined in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment, is a political creation aimed at providing equal treatment to investments from any nation that chooses to invest in Indonesia. This regulation offers numerous advantages for foreign investors, such as tax exemptions or reductions, repatriation of capital, and streamlined licensing processes. However, the political implications of this law for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) run counter to the principle of economic democracy enshrined in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Economic democracy mandates the fulfillment of fundamental rights for all Indonesian citizens, including MSMEs, without any exclusion of individuals. In contrast, the provisions of trade liberalization, rooted in capitalist ideology, may constrain these basic rights and favor those who can compete and benefit from international trade provisions. Meanwhile, MSMEs still require policy support and affirmation from the government.
Downloads
References
Abdullah, Sayidin. “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015): 546–70. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.320.
Aldashev, Gani. “Legal Institutions, Political Economy, and Development.” Oxford Review of Economic Policy 25, no. 2 (2009): 257–70. http://www.jstor.org/stable/23607048.
Bintang, Sanusi. “Daerah Sebagai Pihak Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh).” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 849. https://doi.org/10.31078/jk1348.
Chandrawulan, An An. Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal. Bandung: Alumni, 2011.
Fithriah, Nurhani. “Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” University Of Bengkulu Law Journal 2, no. 1 (2017): 80–90. https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8012.
H.S., Salim, and Budi Sutrisno. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
HBS, Putra Halomoan. “Penerapan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi.” Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 2, no. 1 (2018): 16–26.
Long, Oliver, and Brian V. Kennedy. “Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System.” Maryland Journal of International Law 11, no. 1 (1986).
M, Saparuddin, Selly Yolanda, and Karuniana Dianta Sebayang. “Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia.” Trikonomika 14, no. 1 (2015): 87. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v14i1.595.
MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. 8th ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
Mosler, H. The International Society as a Legal Community. Brill, 1980.
Porta, Rafael La, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer. “The Economic Consequences of Legal Origins.” Journal of Economic Literature 46, no. 2 (2008): 285–332. https://doi.org/10.1257/jel.46.2.285.
Samosir, Valentina Ekaristi. “Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services ( GATS ).” INNOVATE: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 3166–81.
Schill, Stephan W. The Multilateralization of International Investment Law. England: Cambridge University Press, 2010. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511605451.
Supancana, Ida Bagus Rahmadi. Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
Turner, Colin. International Business Themes and Issues in the Modern Global Economy. Routledge, 2010.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
1. Naskah yang diserahkan penulis haruslah sebuah karya yang tidak melanggar hak cipta (copyright) yang ada.
2. Hak publikasi, editing, dan pengunggahan atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/ dipublikasikan dalam situs Jurnal Jurnal Hukum Positum ini dipegang oleh Dewan Redaksi dan pengelola Jurnal dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah).
3. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, Dewan Redaksi dan pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
4. Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti dengan izin penulis, artikel dapat didistribusikan ke pihak lain bukan untuk tujuan komersial dan tidak merubah bentuk aslinya.





JURNAL HUKUM POSITUM