KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI ERA DIKITAL : PERSPEKTIF HAM
DOI:
https://doi.org/10.35706/positum.v10i1.12307Abstract
This research discusses the application of human rights principles in the context of armed conflict, with a case study of the long-standing Israeli-Palestinian conflict. Human rights are fundamental rights that should be upheld and protected, even in conflict situations. However, reality shows that there are many human rights violations, especially in the Palestinian territories, which have an impact on the rights to life, freedom and personal safety of civilians. International law, through the Geneva Conventions and Additional Protocols, has established protection for civilian populations and regulates the obligations of conflicting parties to distinguish between combatants and non-combatants, and avoid excessive attacks. However, the implementation of this rule experiences various obstacles which result in human rights violations continuing to occur. This research uses a normative juridical approach with a literature study method, examining relevant international legal rules and related reports. The analysis focuses on the gap between legal norms and practice in the field, which is influenced by political, military and ideological factors of the conflicting parties. Based on research findings, there is an urgent need to find effective solutions to protect human rights in these conflict areas. It is hoped that this research can provide a comprehensive view of the importance of implementing human rights in armed conflict and offer recommendations for more effective human rights protection efforts in the future.
Downloads
References
Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
Antaguna, Nyoman Gede, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).” KERTHA WICAKSANA 17, no. 2 (2023): 138–46. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146.
Ardiansah, Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra P.r, Hendra Dm Hutagaol, and Try Krisna Monarchi. “POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE).” Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666 4, no. 2 (2024): 146–63.
Ardiansah, Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra PR, Hendra Dm Hutagaol, and Try Krisna Monarchi. “POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE).” TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER) e-ISSN 2721-9666 4, no. 2 (2024): 146–63.
Ferdian, Rahmat, and Andi Rosidi. “Kebebasan Bereksepresi Di Era Digital Abstrak.” Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum 1, no. 1 (2018): 13–24.
Hsb, Mara Ongku. “HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Al-Wasath 34 (2021).
Hutagaol, Hendra Dm, Fahmi, and Irawan Harahap. “PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.” Collegium Studiosum Journal 7, no. 2 (2025). https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434.
Kamal, Ali Mustofa. “Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an.” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 (2015): 45–61.
Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.” Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan 4, no. 3 (2020): 38–39.
Paidjo, Hufron, and Erny Herlin Setyorini. “Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar.” Jurnal Akrab Juara 4, no. 5 (2019).
Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 1–16. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406.
Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): 37–53.
Rosidi, Rahmat Ferdian Andi. “KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL.” Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum 1, no. 1 (2018): XIII–XXIV.
Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Sains Dan Teknologi 5, no. 3 (2024): 961–66.
Wiranata, Moh.Khamim, and Imam Asmarudin. “Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia.” Pancasakti Law Journal (PLJ) 1, no. 2 (2023): 205–18. https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21.
Wiratraman, Herlambang Perdana. Kebebasan Berekspresi Di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, Dan Tantangannya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
1. Naskah yang diserahkan penulis haruslah sebuah karya yang tidak melanggar hak cipta (copyright) yang ada.
2. Hak publikasi, editing, dan pengunggahan atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/ dipublikasikan dalam situs Jurnal Jurnal Hukum Positum ini dipegang oleh Dewan Redaksi dan pengelola Jurnal dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah).
3. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, Dewan Redaksi dan pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
4. Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti dengan izin penulis, artikel dapat didistribusikan ke pihak lain bukan untuk tujuan komersial dan tidak merubah bentuk aslinya.
JURNAL HUKUM POSITUM