ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

(Studi Putusan Nomor : 190/PDT.G/2017/PN.BTM dan Putusan Kasasi Register Nomor : 2091 K/PDT/2011)

Authors

  • Suheri Angga Universitas Sumatera Utara
  • Ningrum Natasya Sirait Universitas Sumatera Utara
  • Hasim Purba Universitas Sumatera Utara
  • Mahmul Siregar Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.7711

Abstract

Procurement of Goods and Services establishes the process through Self-Management and Providers. The legal relationship of procurement of goods is a work order (SPK). SPK is a letter used to give orders to someone to do a job. The existence of SPK emerged as part of the process of implementing the procurement of goods/services which is a very significant government work program, to spur the growth and development of national economic potential. The purpose of this study is to determine the binding legal force of a work order according to the law of the agreement in Indonesia. This research uses the normative juridical method by having an analytical descriptive nature and uses data analysis, namely qualitative data. SPK is the process of implementing the procurement of goods and services that involves the parties by providing agreed rights and obligations and bind himself in an agreement in accordance with the law of the agreement in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Budiono, Herlien, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Djumialdji, F.X, Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Fahrozi, Mohammad, Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPN I dan PT Bangun Sempurna Lesatari (BSL), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

H.S, Salim, Hukum Kontrak ; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Hutabarat, Samuel M.P, Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, Kompas Gramedia, Jakarta 2012.

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2004.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan pada umumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Naja, Daeng, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soekanto, Soerjono, dkk, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Subekti, R, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Alpabeta, Bandung, 2009.

Sopian, Abu, Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, In Media, Palembang, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jurnal :

Politon, Reinhard, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal : Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 3.

Utomo, Lalang Tri, Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, Jurnal : Diponegoro Law Volume Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 8.

Website :

Konsultasi Hukum Online, Perbedaan antara perjanjian kerja dengan surat perintah kerja¸http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/perbedaan-antara-perjanjian-kerja-dg-surat- perintah-kerja/, di akses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 18:40 WIB

Downloads

Published

2024-06-30

How to Cite

Angga, S., Natasya Sirait, N. ., Purba, H. ., & Siregar, M. . (2024). ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: (Studi Putusan Nomor : 190/PDT.G/2017/PN.BTM dan Putusan Kasasi Register Nomor : 2091 K/PDT/2011). Jurnal Hukum Positum, 9(1), 29–49. https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.7711

Issue

Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum

Section

Artikel

License

1. Naskah yang diserahkan penulis haruslah sebuah karya yang tidak melanggar hak cipta (copyright) yang ada.

2. Hak publikasi, editing, dan pengunggahan atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/ dipublikasikan dalam situs Jurnal Jurnal Hukum Positum ini dipegang oleh Dewan Redaksi dan pengelola Jurnal dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah).

3. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, Dewan Redaksi dan pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.

4. Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti dengan izin penulis, artikel dapat didistribusikan ke pihak lain bukan untuk tujuan komersial dan tidak merubah bentuk aslinya.