KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TENTANG MENDULANG EMAS SECARA TRADISIONAL YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN MENELAN KORBAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Abstract

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak baik itu yang dapat diperbaharui (renewable) dan tidak dapat diperbaharui (unerewable). Contoh kekayaan yang tidak dapat diperbaharui sektor tambang antara lain salah satunya tambang emas. Tidak semua wilayah Indonesia mempunyai potensi pertambangan emas salah satu yang mempunyai pertambangan emas adalah di Gunung Pongkor bagian Barat Kab. Bogor Jawa Barat. Hingga kini masih menjadi perburuan para gurandil (sebutan penambang emas tanpa izin) dan penambangan emas secara tradisional di wilayah ini terjadi sejak belasan tahun silam. Penambangan emas secara tradisional ini telah mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa. Permasalahan yang ingin dibahas dalam permasalahan ini adalah, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa dan bagaimana upaya preventif dan represif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan korban jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif di mana bersifat deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil pembahasan ini pemerintah telah melakukan kebijakan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Hutan Reaksi Cepat dalam menanggulangi penambangan emas secara tradisional dan pemerintah telah melakukan pencegahan dan tindakan illegal mining diantaranya, melakukan penyuluhan akan bahaya pertambangan secara tradisional, perampasan alat-alat pendulangan, pengetatan pengamanan dan pemeriksaan di areal kawasan gunung pongkor, melakukan pengamanan dan razia, melakukan razia dan pembinaan gurandil dan melakukan program pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Menanggulangi Tindak Pidana, Pertambangan.

ABSTRACT

State of Indonesia is one country in the world that has natural resources that are very much whether it is renewable and can not be renewed (or unerewable). Examples of non-renewable wealth of the mining sector, among others, one of them a gold mine. Not all parts of Indonesia has a potential gold mine that has one gold mine is in the western part of Mount Pongkor Kab. Bogor, West Java. Until now, the hunt for gurandil (designation illegal gold miners) and traditional gold mining in this region occurred since a dozen years ago. Traditional gold mining has been causing pollution and casualties. The problems to be discussed in this issue is, how the criminal law policy in tackling criminal activity in the mining of gold panning traditionally causing pollution and casualties and how the preventive and repressive criminal law in tackling the crime of mining of gold panning traditionally resulting in pollution and fatalities. This research is normative where descriptive data types used are primary data obtained through field studies and secondary data obtained through library. The results of these discussions the government has made policies by monitoring conducted by the Forest Police Rapid Response in tackling gold mining has traditionally and the government has made prevention and action illegal mining of them, by the extension of the dangers of mines traditionally, the deprivation of the means of panning, tightening security and inspection in the area Pongkor mountain region, providing security and raids, seizing and coaching gurandil and undertake community empowerment program development.

Keywords: Criminal Law Policy, Tackling Crime, Mining.