RENEWAL OF CONTRACTS BETWEEN FINANCIAL SERVICE INSTITUTIONS WITH THE CONSUMER OF POST-REGULATION OF AUTHORITY SERVICES FINANCIAL REGULATION NUMBER

Authors

  • Ema Rahmawati Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia
  • Aam Suryamah Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6455

Abstract

Based on the concept of regulation, dispute resolution in the financial services sector arising from consumer complaints must first be resolved internally at the relevant financial service institution which is more concerned with negotiation or deliberation settlement to reach consensus. Furthermore, if no complaint resolution agreement is reached, consumers and financial service institutions can resolve disputes, by way of resolution through LAPS in their respective financial services sectors or through the courts. The writing of this article is basically a research result that uses normative juridical research methods, namely legal research on the principles of law, the rule of law and the comparison of law with the method of analytical descriptive approach. The results of the study, the legal consequences of the implementation of the LAPS POJK include the need for an agreement (clause) for the selection of a dispute resolution mechanism, either an arbitration forum or other alternative dispute resolution in the event of a dispute or dispute in accordance with the LAPS POJK. Renewal of these contracts is ideal for supporting legal protection for consumers and financial service institutions and supporting renewal of contract law in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. KUHPerdata, Buku 3, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya. Bandung: Alumni. 1996.

________________.Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni. 1994.

Salim, H. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004..

Setiawan, R. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta. 1977.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.

Subekti. Aspek-aspek Hukum Peringatan Nasional. Bandung: Alumni. 1986.

Syahdeni, Sutan Remi. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.

Artikel Jurnal

A., Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Implikasinya Bagi Bangsa Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 1. 2016.

Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2. Nomor 1. 2017.

Astanti, Dhian Indah., dan Subaidah Ratna Juita. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”. Jurnal Law and Justice. Volume 2. Nomor 2. Oktober 2017.

Aziz Billah, Abd. “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 7. Nomor 1. April 2018.

Bangsawan, Adelia Monica., Diah Gustiniati, Rini Fathonah. “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung)”. Jurnal Poenale. Volume 6. Nomor 1. 2018.

Harrieti. Nun. “Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 2. 2016.

Kardi. “Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 46. Nomor 4. 2016.

Kurniati, Grasia. “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 2. 2016.

Putra, Pamungkas Satya. “Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 4. Nomor 1. 2019.

________________.“Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang”. Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Volume 31. Nomor 2. 2019.

________________.“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 1. 2016.

________________.“Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. Yustisia. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

________________.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________________.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

________________.Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

________________.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

________________.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

________________.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Published

2022-04-26

How to Cite

Rahmawati , E. ., & Suryamah, A. . (2022). RENEWAL OF CONTRACTS BETWEEN FINANCIAL SERVICE INSTITUTIONS WITH THE CONSUMER OF POST-REGULATION OF AUTHORITY SERVICES FINANCIAL REGULATION NUMBER. Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2), 218–231. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6455

Issue

Section

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2