WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA

Authors

  • Wahyu Rahman, S.H.

DOI:

https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1868

Abstract

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus penetapan status tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah ruang lingkup wewenang praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 Juncto. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.

Kata kunci: Wewenang, Praperadilan, Status Tersangka.


ABSTRACT

Pretrial is an institution to review the validity of the criminal case process before the case reaches the stage of examination of the principal case in court. Aim of this study is to find out the authority of the Indonesia pretrial court in examining and deciding the stipulation of suspect status. This research is normative legal research and using statute approach, conceptual approach and cases approach. Based on the analysis this study concluded that since the authority of the pretrial court limited by the rule enacted in article 77 KUHAP and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, so the pretrial verdict that stipulated suspect status Number 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel exceeds the pretrial authority.

Keyword: Authority, Pretrial, Suspect Status.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

Buku

Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2013.

Ilyas, Amir., dan Apriyanto Nusa. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing. 2017.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.

Umar, Dzulkifli., dan Usman Handono. Kamus Hukum. Jakarta: Quantum Media Press. 2010.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.

Hiariej, Eddy O.S. Hukum Acara Pidana. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2015.

________________.Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. 2012.

Poernomo, Bambang. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP. Yogyakarta: Liberty. 1982.

Syahrani, Riduan. Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Alumni Press. 1993.

Artikel Jurnal

Afandi, Fachrizal. “Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia”. Mimbar Hukum. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.

Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 1. 2016.

________________.“Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. Yustisia. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. “Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.

Muntaha. “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Mimbar Hukum. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.

Sapardjaja, Komariah Emong. “Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2. Nomor 1. 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

________________.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________________.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.

Downloads

Published

2019-05-17

How to Cite

Rahman, S.H., W. (2019). WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA. Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4(1), 166–177. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1868

Issue

Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1

Section

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1

License

Copyright is protected by law based on Act Number 28 Year 2014 concerning Copyright. Reproduction of the contents of this journal in part or whole in any form is prohibited without written permission from the Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum as the Copyright holder of the entire contents of the journal.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.